<![CDATA[Penelitian ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi hambatan dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa akibat kurangnya transparansi dari Kepala Desa. Pengalokasian dana desa yang besar rawan disalahgunakan, seringkali melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Padahal, dana desa bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan desa. Tanpa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dana desa justru berpotensi menjadi sumber korupsi di tingkat desa. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; Bagaimana Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memaksimalkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian normatif-empiris yaitu penelitian lapangan (Field Research) serta penelitian pustaka (Library Research) dengan dua pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, lalu observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Fungsi legislasi adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan pengawasan menyeluruh di semua tahap pengelolaan Dana Desa, menguatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan, meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjalankan prosedur pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan maka keterkaitan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam ahlul halli wal aqdi. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fiqh siyasah maliyah yakni Baitul mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.]]>
