<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan pembayaran zakat secara online dalam perspektif hukum Islam serta menelaah konsep, kelebihan, dan tantangan pelaksanaannya di era digital. Kajian diawali dengan pemaparan tentang kedudukan zakat sebagai rukun Islam, syarat wajib dan syarat sah zakat, serta peran lembaga amil seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara profesional. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya layanan zakat digital yang memungkinkan muzakki menunaikan kewajiban secara lebih praktis, sehingga diperlukan analisis hukum terhadap praktik ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual, didukung studi pustaka dan masukan diskusi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat online dinilai sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat zakat, termasuk adanya niat, terpenuhinya nisab dan haul, serta sampainya harta kepada mustahik. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan, serta prinsip bahwa muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan, memperkuat kebolehan zakat digital. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik turut memberikan legitimasi. Zakat online menawarkan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi, namun tetap memiliki risiko seperti keamanan data, literasi digital rendah, dan potensi salah sasaran. Secara keseluruhan, zakat digital merupakan inovasi yang sah dan relevan selama dikelola sesuai prinsip syariah]]>
