<![CDATA[Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang memberikan hak asuh anak kepada bapak, hal ini bertentangan dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan ibu sebagai pihak paling berhak selama belum menikah kembali dan anak belum mumayyiz (12 tahun). Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dengan perspektif Maqashid Syari’ah terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan normatif dengan sumber primer putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan bacaan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan hak asuh kepada bapak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak dari aspek agama, perkembangan fisik, pendidikan, dan psikologi. Dari perspektif Maqashid Syari’ah, putusan ini dianggap tepat karena bertujuan menjaga kepentingan terbaik anak (hifzh al-nasl) sesuai tujuan syariat. Meskipun KHI dan hadits mengutamakan ibu, hakim menilai konteks spesifik kasus lebih menguntungkan anak jika diasuh bapak. Kesimpulannya, pertimbangan hakim didasarkan pada analisis mendalam mengenai kemaslahatan anak dan putusan tersebut sejalan dengan Maqashid Syari’ah yang menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan kontekstual dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.]]>
