Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Keuchik dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Luthu Dayah Krueng Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong) Muklis; Raimanda; Tasmiati Emsa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1110

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang akurat terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi penelitian dalam penelitian ini adalah, 1 orang Sektretaris Gampong, 1 orang Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, 1 orang Kaur Umum Perencanaan dan Keuangan, dan 1 orang Masyarakat Gampong sebagai informan penelitian. Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa, menjalankan pemerintahannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur, terbuka dan adil. Juga dalam setiap pengambilan keputusan untuk kemaslahatan bersama akan mengikut sertakan masyarakat melalui musyawarah Gampong untuk menampung aspirasi maupun ide-ide yang bersifat membangun. Serta demi memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, baik Keuchik, maupun perangkat Gampong saling berkoordinasi untuk saling evaluasi dan koreksi serta mencari solusi yang tepat tentang permasalahan yang sedang terjadi. Adapun dimensi dan indikator dari fungsi Keuchik yang diharapkan adanya profesionalitas, motivator, partisipasi, serta Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong diterapkan adanya akuntabilitas seperti kewajiban pemberian pertanggung jawaban, melaksanakan tugas, serta efektivitas seperti menyikapi dinamika proses akan tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berinteraksi dengan masyarakat dengan sesuai harapan.

Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja pada Dinas Pendidikan Aceh Armiwal; Adli Saputra; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1112

Penyaluran sarana dan prasarana kerja pada dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas tersebut. Penyaluran sarana kerja pada dinas melibatkan berbagai aspek, termasuk fasilitas fisik, peralatan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh pegawai atau anggota dinas untuk melaksanakan tugasnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja Pada Dinas Pendidikan Aceh, dan Bagaimana Kendala dalam Penyaluran Sarana dan Prasarana Kerja pada Dinas Pendidikan Aceh. Kegunaan Hasil Merupakan sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap sarana prasarana dalam peningkatan mutu yang baik. Dan secara Praktis Penelitian ini Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan dalam meningkatkan pemahaman tentang sarana prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan dan dapat memelihara prasarana yang telah ada dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian, Kelengkapan dokumen Penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai terkait penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tetap Barang Unit (RTBU) namun, Beberapa pemerintah daerah mungkin menghadapi tantangan dalam menyusun RKU yang komprehensif dan akurat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses perencanaan kebutuhan, keterbatasan sumber daya, atau perubahan kebutuhan yang tidak diidentifikasi, dijelaskan, atau disampaikan dengan jelas dalam dokumen RKBU. Dan masih terbatasnya Prsarana yang dimiliki dalam tugas-tugas kedinasan yang menyebabkan penyelesaian pelayanan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Modernisasi Penggunaan Teknologi Internet terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Antar Kerja-1 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tasmiati Emsa; Rizkayana; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1114

Di era perkembangan ilmu teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah menggunakan teknologi dalam kegiatannya sehari- hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk membantu kegiatannya. Salah satunya adalah teknologi internet yang semakin cepat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, selain mempermudah pekerjaan, seperti yang diketahui dapat menghemat waktu dalam proses pelaksanaannya. Namun sampai saat ini masih ada instansi pelayanan publik yang belum memilih menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang memerlukan. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu instansi yang belum menerapkan sistem online dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu AK-1 pelayanan publik dapat diartikan sebagai pelayanan yang dituntut oleh publik, dimana ruang lingkupnya menyangkut seluruh hak- hak warga negara. Untuk memenuhi hak warga negara, semua pelayanan publik harus tersedia baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang akurat terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi penelitian dalam penelitian ini adalah, 1 (satu) orang Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 1 (satu) Staf Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 2 (dua) pencari kerja sebagai informan penerima layanan. Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber. Adapun dimensi dan indikator yang belum berjalan dengan yang diharapkan akan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pencari kerja Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum memuaskan bagi pencaker yang menerima layanan, hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum menerapkan sistem modernisasi untuk memberikan layanan pembuatan Kartu AK-1. Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pencari kerja.

Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Badruzzaman; Hendi Fikriawan; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1115

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat terkait tentang program posyandu di gampong Lamblang Trieng menandakan bahwa peran petugas psyandu tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu, adanya anak yang berpeluang mengalami gizi buruk menandakan bahwa kurangnya pengetahuan ibu ibu dalam pemberian nutrisi, ini juga menjadi bukti kurangnya keberhasilan kegiatan posyandu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?.2) Apa Hambatan Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar? Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah bidan 1 orang, perawat 1 orang, petugas posyandu 2 orang, masyarakat 8 orang, dan keuchik. Hasil penelitian diperoleh bahwa, 1) Peran petugas posyandu di ganpong Lamblang Trieng belumlah optimal. Petugas posyandu datang ke gampong Lamblang Trieng hanya setiap satu bulan sekali, kedatangan petugas posyandu mulai pukul 10:00 hingga pukul 11:30 siang. Dalam menjalankan tugas, petugas psyandu bekerja masih kurang optimal yaitu melayani masyarakat kurang efektif. 2) Hambatan yang dihadapi oleh petugas posyandu adalah, kurangnya biaya dalam pelaksanaan program posyandu, baik peralatan medis maupun yang lainnya. Mengingat bahwa posyandu adalah program dari puskesmas maka sangat sedikit dana yang didapat untuk mengelola program posyandu menjadi lebih baik.

Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Lambada Klieng Kabupaten Aceh Besar) Muklis; Mega Siti Nuraini; Tasmiati Emsa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1116

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran atau penilaian terhadap tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik mencakup berbagai aspek, seperti responsivitas, aksebilitas, kehandalan, akurasi, kecepatan, keramahan, dan keadilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Rumusan masalah adalah bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di Sekolah Dasar Lambada Klieng dan bagaimana strategi guru dalam memberikan ketertiban kepada murid di Sekolah Dasar Lambada Klieng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui rumus 5W+1H serta melakukan observasi, wawancara secara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Lambada Klieng ini sejumlah siswa/i sudah menjalankan tata tertib dengan baik yang berlaku di sekolah, apabila ada siswa/i yang melanggar dan terjadi kasus di sekolah akan diselesaikan secara baik-baik dan siswa/i tersebut akan diberikan sanksi atau hukuman yang berlaku. Apabila siswa/i tersebut tidak jera maka pihak sekolah akan memanggil orang tua dan membuat surat perjanjian dan tidak akan diulangi lagi, dan apabila terjadi lagi dengan kasus yang sama maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa/i tersebut. Kesimpulan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Lambada Klieng Kabupaten Aceh Besar) bahwa pelayanan yang diberikan di sekolah ini sudah sangat bagus, namun untuk kasus-kasus masih bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kasus yang fatal. Dengan penerapan tata tertib yang sudah sangat memadai di sekolah tersebut dapat mengurangi tingkat pelanggaran siswa/i terhadap peraturan sekolah.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search