<![CDATA[Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menjamin tegaknya konstitusi, tetapi juga mempraktikkan prinsip self-restraint agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan konstitusi. Pada praktiknya Mahkamah konstitusi menunjukkan kecenderungan dalam putusannya telah menafsirkan dengan menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Permasalahannya yang ada adalah bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar mencegah terjadinya putusan ultra vires yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan menguraikan, dan menganalisis pokok permasalahan yang ada. Pokok permasalahan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangan sebagai lembaga peradilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bergerak dari tekstual menuju institusi, lalu ke ekologi hubungan antar lembaga. Pada tingkat tekstual, undang-undang perlu memberi rambu yang tegas mengenai bentuk amar dan standar pertimbangan, sehingga dorongan menulis norma baru dapat dipatahkan oleh hukum positif itu sendiri. Pada tingkat institusi, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebiasaan etik dan metodologi putusan yang transparan, berpijak pada uji proporsionalitas, serta disertai penilaian dampak yang jujur. Pada tingkat ekologi, dialog dengan pembentuk undang-undang harus diformalkan agar koreksi konstitusional tidak berujung pada pengambilalihan kebijakan.]]>
