Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kearifan Lokal, Adat, Dan Politik: Relasi Pemerintah Desa Dengan Kasepuhan Guradog Hilda Fitriyanti; Habibi Maulana; Nadia Khumairatun Nisa; Ivana Joya Mahadina; Kheysa Husna
Sociale : Journal of Social and Political Sciences Vol 2 No 1 (2026): Dinamika Sosial Politik dan Tata Kelola Berkelanjutan
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/sociale.v2i1.576

Abstract

This study examines the relationship between the village government and the customary institution in Kasepuhan Guradog, Lebak Regency, Banten Province, emphasizing the role of Abah Olot as a traditional leader who holds significant influence over local socio-political structures. The purpose of this study is to understand how customary authority interacts with formal power to create a balanced governance system. The research applies a qualitative approach using the phenomenological method as described by Creswell (2014), through in-depth interviews, observation, and documentation involving traditional leaders and village officials. The results show that the relationship between the village head and Abah Olot is complementary and symbiotic, where customary approval provides social legitimacy for government policies, strengthening social cohesion, and administrative effectiveness. Moreover, regular deliberation forums between the village government and the customary community encourage the creation of policies that align with local values. However, the study also identifies potential kinship-based dominance since the village head is a descendant of Abah Olot, which may lead to a patronage system that limits broader public participation. The emergence of multiple candidates in recent village elections indicates a gradual shift toward a more democratic process. This study concludes that the governance system in Kasepuhan Guradog represents a hybrid form of power, a negotiated balance between the state and customary authority, demonstrating the adaptability of indigenous communities to modernization while preserving their cultural identity.
Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kali Lima di Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten Nadia Khumairatun Nisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5788

Abstract

Pembangunan kota berkelanjutan menuntut keseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan relokasi PKL di Pasar Royal Kota Serang menjadi contoh intervensi tata ruang yang memunculkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan relokasi di Pasar Royal berdasarkan perspektif teori formulasi kebijakan Dunn (2015). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perumusan masalah masih bersifat sempit dan top-down dengan menitikberatkan pada aspek tata ruang, sehingga mengabaikan dimensi ekonomi PKL. Pada tahap peramalan, pemerintah cenderung menggunakan asumsi optimistis tanpa mempertimbangkan perilaku pasar dan risiko penurunan pendapatan. Sementara itu, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi alternatif yang inklusif dan adaptif. Akibatnya, kebijakan relokasi mampu memperbaiki keteraturan kota, tetapi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan formulasi kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada keseimbangan antara penataan kota dan keadilan sosial.
Implementasi Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerang (ATISISBADA) dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Serang Esa Larisa Aurelia; Nadia Khumairatun Nisa; Regina Dwi Putri Junaedi; Mita Melinda; Najwa Azahra Fribadi; Army Tawalia Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Serang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ATISISBADA telah membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib dan terintegrasi. Komunikasi dan koordinasi antar pihak berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala pada kemampuan sumber daya manusia dan belum adanya SOP khusus terkait implementasi aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pegawai agar implementasi ATISISBADA dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur Nadia Khumairatun Nisa; Pitojo Budiono
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2287-2296

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji inovasi dan tantangan implementasi penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur. Masalah difokuskan pada implementasi penganggaran partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa mewarnai diantaranya kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara tantangan lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang komprehesif guna mengatasi kompleksitas tantangan yang ada.
Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Siti Zahra; Nadia Khumairatun Nisa; Aulia Nasywa Alifah; Hanifa Dwi Hijria; Harlida Aliya Putri; Alinda Nur Rizki Kurnita
JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT Vol. 4 No. 2 (2026): Juni : Jurnal Ilmiah Research and Development
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jis.v4i2.1891

Abstract

Transparent and accountable regional financial management is one of the essential principles in achieving good governance. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tangerang Regency. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with five informants consisting of the Head of General Affairs and Personnel Subdivision, Accounting Staff, Regional Government Information System (SIPD) Operator, Budget Division Staff, and the Information and Documentation Management Officer (PPID) of BPKAD Tangerang Regency. The interviews were conducted on June 3, 2026. The results show that transparency in regional financial management has been implemented through the provision of public information, the utilization of SIPD, and information services managed by PPID. Meanwhile, accountability is reflected in the preparation of financial reports in accordance with Government Accounting Standards (SAP), budget management that follows established procedures, as well as supervision and follow-up actions on audit findings. Supporting factors in the implementation of transparency and accountability include the use of information technology, the implementation of SIPD, and coordination among divisions. However, several obstacles were identified, including delays in data submission, technical issues within the system, and the limited public understanding of regional financial information. Overall, the implementation of transparency and accountability in regional financial management at BPKAD Tangerang Regency has been carried out quite well, although several aspects still need improvement.
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Di Desa Padarincang Kabupaten Serang Desta Nindia Putri; Nadia Khumairatun Nisa; Andini Ika Febriyanti; Meca Zulfiah; Sati Sukmawati; Risza Ramadhan
JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT Vol. 4 No. 2 (2026): Juni : Jurnal Ilmiah Research and Development
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jis.v4i2.1897

Abstract

This study analyzes accountability in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Padarincang Village, Serang Regency. A descriptive qualitative approach was used through document analysis, observation of budget-publication media, and semi-structured interviews with village financial officers, the village secretary, the Village Consultative Body (BPD), and a community representative. Analysis refers to Mardiasmo's five accountability stages: planning, implementation, administration, reporting, and responsibility. The findings show that administrative accountability has been supported by Musrenbang, RKPDes preparation, BPD deliberation, Siskeudes-based administration, public banners and the village website, and semester monitoring by subdistrict officials and village facilitators. The 2025 APBDes totaled Rp1,619,408,864. Nevertheless, substantive accountability still needs improvement through periodic publication of budget realization, systematic documentation of public feedback, and stronger BPD and community oversight. The study integrates local budget data, field interviews, and five accountability indicators in one analytical framework.