Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cybercrime Bermuatan Sara Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Adhi Luhur Wicaksono; Muhammad Rifzal Alief Ramadhan; Farrah Eka Suryani
Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Vol. 1 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : Sah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital expansion has broadened expression while heightening the risk of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA). The issue has grown more complex since the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) took effect on 2 January 2026, coexisting with the 2024 amendment to the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. This article analyses the construction of the offence and criminal liability for SARA-related cyber crime, the relationship between Article 28(2) jo. Article 45A(2) of the ITE Law and Articles 242–243 of the National Criminal Code, and the limits set by Constitutional Court Decisions Number 105/PUU-XXII/2024 and 115/PUU-XXII/2024. Using normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches, the study draws on legislation, Constitutional Court decisions, and recent reputable journals. Findings show Article 28(2) is no longer complete upon mere distribution; Decision 105 requires substantive identity-based hatred, intent, public conduct, and a genuine risk of discrimination, hostility, or violence, while Article 243 governs technology-mediated statements against a group. Liability thus demands proof of intent, targeted identity, context, and genuine risk. The article proposes a harmonisation model based on narrow lex specialis, constitutional avoidance, and risk-based thresholds to prevent overcriminalisation while protecting targeted groups.
SOSIALISASI PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENDORONG UMKM DESA TRANGSAN Azhar Rashed; Muhammad Rifzal Alief Ramadhan; Rizka Putri Kurniliawati
Al Basirah Vol. 5 No. 1 (2025): Al Basirah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jab.v5i1.351

Abstract

Desa Trangsan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai pusat industri kerajinan rotan, memiliki potensi ekonomi yang besar melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat beberapa tantangan terkait legalitas usaha, pemahaman mengenai hukum bisnis, dan perlindungan hak pelaku usaha yang menjadi kendala utama bagi pengembangan UMKM di desa Trangsan. Untuk mengatasi tantangan ini, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang bagaimana hukum bisnis mendukung keberlangsungan usaha mereka. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis mengenai aspek legalitas, seperti pendaftaran usaha lewat OSS, kontrak bisnis yang adil, perlindungan merek, dan akses pembiayaan formal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya hukum dalam bisnis, yang mendorong banyak pelaku UMKM untuk segera melengkapi dokumen legalitas, menyusun strategi pemasaran produk, dan memisahkan keuangan bisnis dari keuangan pribadi. Selain itu, pelaku UKM berharap adanya pendampingan dan pelatihan lebih lanjut mengenai pemasaran online. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha dijadikan dasar. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang adil diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dalam sistem ekonomi pasar bebas, yang menciptakan kesenjangan antara pengusaha besar dengan UMKM. Indonesia memiliki kontribusi sebesar 60% dari UMKM, sehingga sektor ini memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang perkembangan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta perlindungan UMKM dengan pendekatan keadilan ekonomi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepatuhan hukum bisnis demi menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan terlindungi dari risiko hukum. Program ini diharapkan menjadi model pengembangan bagi desa-desa lain yang memiliki potensi UMKM yang serupa. Kata Kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Legalitas Usaha, Pengabdian Masyarakat.