Jasman Purba
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Simalungun

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Asahan Cakra Bakti; Benteng H Sihombing; Mustafa Ginting; Jasman Purba
Jurnal Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Regional Planning Vol 2 No 2 Agustus 2020
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v7s65129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tersebut dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Asahan serta Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dari pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Asahan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang - undangan dan peraturan-peraturan serta norma - norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Asahan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kab. Asahan, yaitu Badan Pertanahan, Pemerintah Kota, Perusahaan Pembangunan Perumahan. Kebijakan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan yang diberikan Kantor Pertanhan Kab. Asahan dan juga Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah kab. Asahan tidak melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Asahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarangdan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kab. Asahan
Analisis Pengembangan Obyek Wisata Salib Kasih Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Jeffri Avrianto Martua Lubis; Pinondang Nainggolan; Galumbang Hutagalung; Jasman Purba
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 1 Februari 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h8bb6x48

Abstract

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu lokasi wisata andalan andalah Kawasan Wisata salib kasih yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu diperlukannya suatu strategi yang tepat dan efektif. Dengan adanya Strategi pengembangan kawasan wisata salib kasih dari segi objek wisata, prasarana dan sarana wisata serta pasar dan promosi wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang dilihat dari tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata salib kasih. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan analisis statistik, yang artinya penulis tidak menggunakan pengujian hipotesis tetapi hanya mendeskripsikan data - data yang di peroleh di lapangan, kemudian dilakukan interpretasi terhadap data, dan akhirnya analisis dan pembahasan terhadap data serta anlisis SWOT yang artinya penulis mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kemudian menentukan faktor Internal dan faktor eksternal untuk mendapatkan strategi pengembangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pengembangan kawasan wisata salib kasih masih dapat ditingkatkan. Strategi utama dalam pengembangan kawasan wisata yakni strategi yang memanfaatkan dan menggali potensi masyarakat dalam mengadakan kegiatan - kegiatan yang mengedepankan nilai unik dari kawasan wisata salib kasih melalui kebijakan Pemerintah membuat kalender wisata tahunan Kabupaten tapanuli utara serta industri pariwisata disarankan melibatkan masyarakat untuk mengembangkan kawasan wisata sehingga dengan ikut terlibatnya masyarakat secara aktif maka masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tetap sehingga kesejahteraannya meningkat
Pengaruh Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Kinerja Perusahaan Daerah Terhadap Pengembangan Pasar Agribisnis Di Pasar Horas Kota Pematangsiantar Juan Winaldy Simorangkir; Arvita Netty Haloho; Jasman Purba; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/9jbt4c58

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah terhadap Pengembangan Pasar Agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Pematangsiantar. Dengan jumlah penduduk 11.507 jiwa. Dengan mengggunakan rumus penarikan sampel, maka sampel penelitian sebesar 100 orang. Penelitian ini menggunakan regresi ganda, pengolahan data menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil koefisen determinasi pemberdayaan pedagang kaki lima sebesar 0,556 atau 55,6 hasil koefisen determinasi kinerja perusahaan daerah sebesar 0,595 atau 59,5. Hasil koefisen determinasi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah terhadap Pengembangan pasar agribisnis sebesar 0,641 atau 64,1 %. Sedangkan sisa 35,9%, yang tidak masuk kedalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pasar agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya dalam mengembangkan pasar agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar
Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara) David A M Nainggolan; Arvita Netty Haloho; Jasman Purba; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/sxnysk42

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara bulan Juli - Agustus 2018 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya ataupun pihak yang akan terkena oleh dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diatur dalam UU RI No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 - NO.050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2005 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusuanan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta implikasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk berada pada kategori kurang baik,dengan jawaban responden sebanyak 37,50%, sedangkan responden yang menjawab baik sebanyak 27,78% dan cukup baik sebanyak 34,72% saja Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara penulis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk masih belum berjalan optimal. Kemudian hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum semuanya terealisasi oleh pihak pemerintah daerah. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah masih minimnya tingkat pendidikan para peserta serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini