I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Putu Satya Adiguna Wijaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui akibat hukum serta upaya penyelesaian apabila adanya ketidaksetujuan dari salah satu ahli waris yang tanahnya dijual tanpa sepengetahuannya. Hukum normatif dipilih menjadi metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pendeketan pada Perundang - undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan tidak diketahuinya oleh ahli waris bahwa tanah warisannya dijualbelikan, membuat adanya pelanggaran hak bagi ahli waris tersebut dan ini termasuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Berdasarkan Pasal 1471 Burgerlijk Wetboek jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat batal demi hukum. Penyelesaian sengketa dijualnya tanah waris dengan tidak adanya persetujuan dari ahli waris bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan banyak prosedur, yaitu dapat melalui non-litigasi (diluar peradilan) maupun secara litigasi (peradilan), yaitu dengan mengganti rugi dengan nilai yang setara, secara kekeluargaan dengan cara perdamaian, serta proses mediasi. In this writing, the aim is to find out the legal consequences and settlement efforts if there is disagreement from one of the heirs whose land is sold without his knowledge. With an approach to legislation that is used as a method, making this research research with normative law. The results of the study show that the sale of inherited land without the consent of the heirs can cause the heirs to feel that their rights have been violated because their land is sold without consent so that they can file a civil suit based on an unlawful act, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Based on Article 1471 of the Civil Code, the sale and purchase of inherited land without the consent of all heirs can be null and void. Completion of the sale of inherited land without the consent of the heirs can be carried out with many procedures, namely through non-litigation (outside court) and litigation (trial), namely by compensating for losses of equal value, in a family manner by way of peace, as well as the mediation process.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 10 TAHUN 2021 DI DESA ANTIGA I Putu Panji Indrawan; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Desa Antiga yang ditinjau dari teori efektivitas hukum serta untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Desa Antiga dalam mendisiplinkan masyarakat dan menegakan hukum protokol kesehatan. Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mewawancarai pihak Pemerintah Desa Antiga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 di Desa Antiga telah berlaku secara efektif dengan terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum, namun efektivitas tersebut masih perlu ditingktakan terutama pada faktor kesadaran masyarakat. Kemudian terkait pelaksanaan disiplin dan penegakan hukumnya, Pemerintah Desa Antiga mengambil upaya penanganan dengan penguatan 3T (Tracing, Testing, Treatment) sejak dua orang warga terkonfirmasi positif, serta melakukan upaya preventif seperti sosialisasi, penertiban melalui razia masker, pembatasan kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk penegakan hukumnya Pemerintah Desa Antiga memilih memberikan penindakan secara humanis dan persuasif, daripada sanksi administratrif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, namun dikecualikan jika pelanggaran dilakukan berkali-kali. This study aims to determine the effectiveness of the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life in Antiga Village in terms of the theory of legal effectiveness and to find out the efforts of the Government Antiga Village in disciplining the community and enforcing health protocol laws. The research method in this paper uses empirical legal research by interviewing the Antiga Village Government. The results of the study show that the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 in Antiga Village has been effectively implemented with the fulfillment of legal effectiveness factors, but the effectiveness still needs to be improved, especially on the public awareness factor. Then related to the implementation of discipline and law enforcement, the Antiga Village Government took handling efforts by strengthening 3T (Tracing, Testing, Treatment) since two residents were confirmed positive, as well as carrying out preventive efforts such as socialization, control through mask raids, restrictions on religious activities. Meanwhile, for law enforcement, the Antiga Village Government chooses to provide humane and persuasive action, rather than administrative sanctions as stipulated in Bali Governor Regulation Number 10 of 2021, but is excluded if violations are committed repeatedly.