<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaturan dissenting opinion dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda hakim dalam putusan, diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, KUHAP tidak mengatur hal serupa, sehingga menimbulkan ambiguitas norma dan ketidakpastian hukum. Kekosongan norma ini muncul karena KUHAP disusun menggunakan paradigma lama yang menekankan kerahasiaan musyawarah hakim serta pengambilan putusan secara kolektif, sehingga tidak memberi ruang bagi pencantuman pendapat berbeda. Selain itu, perkembangan regulasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang lebih modern tidak diikuti revisi KUHAP, menimbulkan disharmonisasi pengaturan antara kedua undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat. Metode penelitian yuridis normatif mengungkap bahwa ketidakharmonisan kedua regulasi ini menyebabkan inkonsistensi praktik peradilan, terutama dalam kasus pidana. Penelitian merekomendasikan sinkronisasi hukum melalui revisi KUHAP atau aturan teknis untuk memastikan keseragaman penerapan dissenting opinion. This study analyzes the regulation of dissenting opinions under Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority and the absence of such regulation in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as its legal implications for the criminal justice system in Indonesia. Dissenting opinions, as differing views expressed by judges within a court decision, are explicitly regulated in Article 14 of the Judicial Authority Law, which ensures transparency and accountability. However, KUHAP does not provide similar provisions, resulting in normative ambiguity and legal uncertainty. This normative gap arises because KUHAP was drafted under an earlier paradigm that emphasized the confidentiality of judicial deliberations and collective decision-making, thereby leaving no room for the inclusion of dissenting views. In addition, the more modern regulatory developments introduced by the Judicial Authority Law have not been followed by revisions to KUHAP, creating disharmony between two laws of equal hierarchical status. Using a normative juridical method, this study reveals that the disharmony between these regulations has led to inconsistencies in judicial practice, particularly in criminal cases. The study recommends legal harmonization through the revision of KUHAP or the issuance of technical regulations to ensure uniform implementation of dissenting opinions.]]>
