Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Tjempaka
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE BADAN PERTANAHAN NASIONAL Monica Aprilia; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p15

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji akibat hukum apa saja yang terjadi bila Akta Jual Beli yang dibuat tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang tidak melalukan mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional setempat dalam ini sangat berisiko dari hak atas tanah yang sewaktu-waktu dapat diambil negara. Akta Jual Beli itu di lakukan di depan pejabat berwenang namun Akta tersebut belum dapat dikatakan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. Tertulis jelas pada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa penerbitan surat tanda bukti hak atas pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang kuat. Namun Akta Jual Beli (AJB) adalah bukti sah suatu peristiwa perdata, yaitu transaksi jual-beli tanah dan atau bangunan antara penjual dan pembeli. Kalau hanya AJB tanpa pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional hanya di anggap transaksi dan tidak berkekuatan hukum tetap untuk menjadi bukti kepemilikan. PPAT yang bersangkutan tidak mendafatkan AJB yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat. The purpose of this study is to examine the legal consequences that occur if the Deed of Sale and Purchase is not registered with the National Land Agency. This study uses an empirical normative legal research method with a statutory approach and field cases. The results of the study indicate that so many people who do not register with the local National Land Agency are at great risk of their land rights being taken by the state at any time. The Deed of Sale and Purchase is carried out in front of an authorized official, but the Deed cannot be said to be proof of land rights. It is clearly written in the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). Article 19 paragraph (2) letter c states that the issuance of a certificate of proof of land registration is strong evidence. However, the Deed of Sale and Purchase (AJB) is legal evidence of a civil event, namely the sale and purchase of land and/or buildings between the seller and the buyer. If only the AJB is not registered with the National Land Agency, it is only considered a transaction and does not have permanent legal force to be proof of ownership. If the PPAT concerned does not register the AJB he made, he may be subject to light to heavy sanctions.
PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA Riska Edith Suzani; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p20

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan objek harta yang belum pasti statusnya, sehingga berisiko merugikan hak mutlak ahli waris seperti legitieme portie. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak tersebut dan menilai kekuatan hukum akta wasiat dalam kondisi objek yang belum terbuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, melalui studi dokumen hukum serta observasi praktik peradilan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hak waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum dapat memperlemah keabsahan akta wasiat serta meningkatkan risiko sengketa dan ketidakadilan internal keluarga pewaris. Sistem hukum perlu mengembangkan regulasi yang khusus, termasuk standar bukti yang lebih ketat, serta sistem pengelolaan data yang lebih baik guna memastikan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi tersebut. Kesimpulannya, pengembangan instrumen hukum yang proaktif sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan akta wasiat dan hak-hak ahli waris pengganti, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam konteks waris. This research is based on the problem of legal uncertainty arising from the existence of property whose status is uncertain, thus risking the violation of the absolute rights of heirs, such as legitieme portie. The main objective of this research is to analyze the role of the legal system in protecting these rights and to assess the legal force of wills in the context of incomplete inventory. The method used is a normative and empirical juridical approach, through the study of legal documents and observation of judicial practices in South Jakarta to obtain a comprehensive picture of the legal force and protection of successor heir rights. The results show that the uncertainty of property that is not yet physically or legally disclosed can weaken the validity of wills and increase the risk of disputes and injustice within the testator's family. The legal system needs to develop specific regulations, including stricter evidentiary standards and a better data management system to ensure the protection of heirs' rights in such situations. In conclusion, the development of proactive legal instruments is essential to guarantee the validity of wills and the rights of successor heirs, thereby creating a just legal system, ensuring legal certainty, and supporting the protection of human rights in the context of inheritance.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK SAMA RATA DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK PERADILAN Ninabelle Nathania; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p09

Abstract

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, pada prinsipnya harta gono-gini dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pembagian yang berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini yang tidak dilakukan secara sama rata pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur harta gono-gini, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi harta gono-gini sebesar seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri karena istri terbukti menjadi pencari nafkah utama serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Putusan tersebut dinilai tepat karena mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kompensasi atas hak nafkah istri yang tidak terpenuhi selama perkawinan. Marital property refers to assets acquired during the course of marriage. Upon the dissolution of marriage through divorce, such property is, by law, to be divided equally between the husband and the wife. However, this equal division is not absolute, as judges are granted discretionary authority to determine the proportion of distribution of marital property. The research method employed in this study is a normative-empirical legal approach. The primary research is conducted normatively by examining statutory regulations related to marital property and its distribution, while the empirical aspect is applied to analyse judicial decisions, particularly the decision of the Tulungagung Religious Court Number 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. In this decision, the court allocated one-fourth of the marital property to the husband and three-fourths to the wife on the grounds that the wife was the primary breadwinner and had made a greater contribution to the acquisition of the marital assets. The author supports this ruling, viewing the larger portion received by the wife as a form of compensation and substitute for her right to spousal support.
HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PEWARISAN TANAH: ANTARA TRADISI DAN LEGALITAS FORMAL Cindy; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga perolehan hak atas tanah melalui waris adat merupakan bentuk peralihan hak yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak adanya bukti tertulis, perbedaan sistem kekerabatan, serta ketidaksesuaian dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak lain. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah. This study aims to analyze the regulation and implementation of land rights acquisition through customary inheritance within the Indonesian agrarian legal system, as well as the dispute resolution mechanisms arising from it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary law is recognized within the national legal framework as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), making land rights acquisition through customary inheritance legally valid. However, in practice, several challenges persist, including the absence of formal written evidence, differences in kinship systems, and incompatibility with the national land administration system. These issues often lead to disputes, both among heirs and with other parties. Dispute resolution mechanisms may be pursued through non-litigation channels such as customary deliberation and mediation, as well as litigation through the courts. This study emphasizes the importance of harmonizing customary law and national law to ensure legal certainty and justice in land tenure.
IMPLIKASI YURIDIS AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN: MENAKAR TANGGUNG JAWAB PPAT David Efratha Lambe; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p07

Abstract

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri, khususnya terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Dalam praktik, permasalahan sering timbul ketika salah satu pasangan melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan peralihan hak atas tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta mengkaji tanggung jawab dan kehati-hatian PPAT dalam pembuatan akta apabila objek tanah merupakan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 dan putusan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama tidak dapat dialihkan secara sah tanpa persetujuan kedua pasangan, meskipun sertipikat hak atas tanah hanya mencantumkan nama salah satu pihak. Akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip perlindungan pembeli beritikad baik tidak dapat mengesampingkan norma imperatif hukum perkawinan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi status perkawinan dan memastikan adanya persetujuan pasangan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Marriage gives rise to legal consequences with respect to the property rights of spouses, particularly property acquired during the marriage, which under Law Number 1 of 1974 on Marriage is classified as joint marital property. In practice, legal disputes frequently arise when one spouse unilaterally conducts a legal transaction involving the sale of land that forms part of the joint marital property without the consent of the other spouse. This situation raises complex legal issues, particularly regarding the validity of the transfer of land rights and the liability of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT) as the public official authorized to execute land sale and purchase deeds. This study aims to examine the legal status of joint marital property in land sale and purchase transactions and to analyze the responsibility and duty of care of the PPAT in drafting such deeds where the land constitutes joint property. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, with particular reference to Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2020 and other relevant judicial decisions. The findings indicate that joint marital property cannot be validly transferred without the consent of both spouses, even where the certificate of title is registered solely in the name of one spouse. A land sale and purchase deed executed without the other spouse’s consent is legally flawed and may be declared voidable. The Supreme Court has affirmed that the principle of protecting a good-faith purchaser cannot override the mandatory rules of marriage law governing joint marital property. Therefore, the PPAT must exercise due diligence by verifying the marital status of the parties and ensuring the existence of spousal consent in order to uphold legal certainty and legal protection in the transfer of land rights.
Co-Authors Cindy David Efratha Lambe Monica Aprilia Ninabelle Nathania Riska Edith Suzani