Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Ratih Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI DUALITAS KEDUDUKAN BUMN TERHADAP KEMANDIRIAN KORPORASI DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK Syafana Hanifah de Vries; Ratih Damayanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya pada dualitas kedudukan BUMN sebagai korporasi yang berorientasi pada keuntungan sekaligus sebagai instrumen negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta implikasinya terhadap kemandirian korporasi dan fungsi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menghadirkan pembaharuan dan menawarkan Solusi dengan memperluas ruang kemandirian korporasi, namun disaat yang bersamaan justru juga meningkatkan beban kewajiban Public Service Obligation (PSO). Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih antara hukum korporasi dan hukum administrasi negara yang berdampak menimbulkan ambivalensi, dimana secara normatif BUMN lebih mandiri, namun secara praktis tetap terikat dilema kewajiban ganda. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner hukum korporasi dan hukum administrasi negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi dualitas kedudukan BUMN memerlukan mekanisme normatif berupa kompensasi PSO yang adil, penerapan prinsip good corporate governance, perlindungan manajerial melalui business judgment rule, serta pengawasan atas potensi monopoli. This study aims to examine State-Owned Enterprises (SOEs) with a particular focus on the duality of their legal status—as profit-oriented corporations and simultaneously as state instruments in the provision of public services—and its implications for corporate independence and public service functions. Law No. 1 of 2025 concerning SOEs introduces legal reform and offers solutions by expanding the scope of corporate autonomy; however, at the same time, it also increases the burden of Public Service Obligation (PSO). This situation creates an overlap between corporate law and administrative law, resulting in ambivalence wherein SOEs are normatively more autonomous yet remain practically bound by dual obligations. The research employs a normative juridical method with an interdisciplinary approach combining corporate law and administrative law. The findings indicate that harmonizing the dual status of SOEs requires normative mechanisms such as fair PSO compensation, the implementation of good corporate governance principles, managerial protection through the business judgment rule, and effective oversight to prevent potential monopolistic practices.
MODERNISASI PELAYANAN PUBLIK PERTANAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Arifah Mulyadina; Ratih Damayanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan implementasi modernisasi pelayanan pertanahan dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance sekaligus mendukung pencapaian Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta literatur mengenai reformasi tata kelola pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berbagai media modernisasi, seperti Sentuh Tanahku, Sertipikat Elektronik (HT-el), Bhumi, Sipenta, dan Sipetik, telah meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasi modernisasi ini masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk kesenjangan literasi digital, kerentanan keamanan sistem, dan perlunya harmonisasi regulasi agar layanan dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, e-government di sektor pertanahan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penguatan prinsip good governance untuk mendukung pencapaian SDGs secara berkelanjutan, merata, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. This purpose of this research is to reflect on the implementation of land administration service modernization in strengthening the principles of good governance while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research method employed is normative juridical, with an approach to relevant statutory regulations, and literature on publik service governance reform. The results indicate that the integration of various modernization platforms, such as Sentuh Tanahku, Electronic Land Mortgage (HT-el), Bhumi, Sipenta, and Sipetik, has improved administrative efficiency, enhanced transparency, and strengthened accountability. However, the implementation of this modernization still faces several challenges, including digital literacy gaps, system security vulnerabilities, and the need for regulatory harmonization to ensure optimal service delivery across all regions. Therefore, efforts to optimize policy, enhance human resource capacity, and strengthen technological infrastructure are crucial. With these measures, e-government in the land sector can make a more significant contribution to reinforcing the principles of good governance and supporting the achievement of SDGs in a sustainable, equitable, and
Co-Authors Arifah Mulyadina Syafana Hanifah de Vries