<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab etik Notaris dalam penyusunan Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan implikasinya terhadap keabsahan akta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta praktik penyusunan akta RUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, independen, dan menjaga kesesuaian substansi akta dengan kehendak para pihak. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, serta berpotensi menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau batal demi hukum. Penegakan tanggung jawab etik Notaris terbukti penting untuk menjaga integritas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kegiatan korporasi. This study aims to analyze the ethical responsibility of Notaries in the preparation of the Notarial Deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) and its implications on the validity of the deed. The method employed is a normative-juridical legal research by examining the Notary Position Law (UUJN), the Notary Code of Ethics, and practices in drafting GMS deeds. The results indicate that Notaries are obliged to act honestly, independently, and ensure that the substance of the deed aligns with the parties’ intentions. Violations may result in ethical sanctions, ranging from warnings to permanent dismissal, and potentially render the deed non-authentic or void by law. Upholding Notaries’ ethical responsibilities is essential to maintain professional integrity, legal certainty, and protect the interests of parties in corporate activities.]]>
