<![CDATA[Konflik tenurial dan sengketa akses lahan masih menjadi isu utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kehutanan di Indonesia, sementara kajian yang secara khusus menelaah pendekatan manajemen konflik dalam kerangka kelembagaan Kementerian Kehutanan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik kehutanan dan mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaiannya pada berbagai unit kerja, terutama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemegang izin PBPH, serta kelompok masyarakat dalam konteks Perhutanan Sosial dan Multi Usaha Kehutanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 18 informan yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tenurial merupakan bentuk konflik yang paling dominan, sedangkan efektivitas penyelesaiannya sangat bergantung pada kombinasi mekanisme legal-formal dan dialog multipihak. Peran KPH terbukti sentral dalam memediasi konflik di tingkat tapak, sementara Perhutanan Sosial berkontribusi dalam menurunkan eskalasi konflik melalui pemberian akses kelola yang sah. Studi ini memberikan kontribusi bagi penguatan teori manajemen konflik sektor kehutanan, terutama terkait pentingnya pendekatan adaptif dan kolaboratif. Simpulan penelitian menekankan perlunya penguatan kelembagaan tapak, harmonisasi data spasial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan hutan.]]>
