Florasita Detuage
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Efektivitas, Keadilan Akses, dan Akuntabilitas Fiskal dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia Raihan A. Hanasi; Abdul Mahlan Taliki; Niyar Arisah; Florasita Detuage; Fazrurrahman Gunibala; Regina Alfanesya Machmud; Fadila Ladiku
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, keadilan akses, dan akuntabilitas fiskal dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia. Program ini diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerataan akses dan tata kelola keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartu Prakerja memiliki pengaruh positif namun terbatas terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat, terutama bagi peserta dengan motivasi tinggi dan akses digital memadai. Selain itu, ditemukan kesenjangan akses yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan akibat perbedaan infrastruktur internet, literasi digital, serta kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, aspek tata kelola dan akuntabilitas program masih menghadapi tantangan serius, seperti potensi ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Program Kartu Prakerja sangat bergantung pada perbaikan sistem pengawasan, peningkatan pemerataan akses digital, serta penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan ekonomi lokal agar kebijakan ini dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berkeadilan.