<![CDATA[Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan setelah Reformasi 1998 melalui pembaruan regulasi, amandemen konstitusi, dan penguatan lembaga independen. Namun perkembangan ini belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi di lapangan. Laporan lembaga HAM menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik agraria, penyalahgunaan kewenangan aparat, kekerasan berbasis gender, hingga diskriminasi terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan HAM pascareformasi, bentuk pelanggaran yang masih terjadi, peran lembaga HAM seperti Komnas HAM dalam menangani pengaduan, serta tantangan struktural yang menghambat penyelesaian kasus. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, laporan lembaga, artikel ilmiah, dan sumber kredibel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum HAM Indonesia telah selaras dengan standar internasional implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya akuntabilitas aparat, keterbatasan kewenangan institusi, minimnya pendidikan HAM, serta pertimbangan politik dalam penegakan kasus tertentu. Penguatan kapasitas lembaga, reformasi peradilan HAM, peningkatan literasi publik, serta pelatihan aparat berbasis HAM menjadi langkah penting menuju perlindungan HAM yang lebih efektif.]]>
