Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Honeste Vivere
Rospita Adelina Siregar
a:1:{s:5:"en_US";s:29:"Universitas Kristen Indonesia";}
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ABORSI PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Raden Mas Airell Jordan Hidayat; Rospita Adelina Siregar
Honeste Vivere Vol 36 No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v36i1.597

Abstract

One of the most common violations of law and human rights today is rape. The legalization of abortion in the Health Law is essentially based on a derivative concept aimed at protecting women's reproductive health rights and dignity. Although there are laws that allow abortion under certain conditions—such as in cases where pregnancy is unintended and the woman is a victim of rape, often involving minors—abortion practices in society are still widely regarded as a violation of human rights, as the fetus is also considered to have the right to life. The research problem addressed in this study is: how does Law Number 17 of 2023 on Health regulate abortion in cases of child rape? Abortion performed by child victims may be legally justified based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 on Health, although the law does not clearly specify a minimum age limit for undergoing an abortion. While abortion is legally permitted, it must be carried out in accordance with the provisions set forth in existing legislation.
MEMBERIKAN PERSETUJUAN DALAM TINDAKAN OPERATIF, PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (TINJAUAN KASUS) Josua Rio Damanik; Rospita Adelina Siregar
Honeste Vivere Vol 36 No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v36i1.598

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemberian persetujuan dalam tindakan operatif dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada prosedur hukum yang terkait, syarat sahnya persetujuan, serta implikasi hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Dalam konteks praktik medis operatif, persetujuan yang sah dari pasien atau keluarga merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan dasar hukum pemberian persetujuan, syarat dan prosedur sahnya persetujuan, serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis dan rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemberian persetujuan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, etika profesi kedokteran, serta kasus-kasus yang menjadi sorotan publik terkait pelanggaran informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas mengenai prosedur pemberian persetujuan medis, pelanggaran terhadap prosedur tersebut masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kesimpulannya, penting bagi tenaga medis dan rumah sakit untuk mematuhi prosedur informed consent untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan dan menjaga hak pasien dalam setiap tindakan medis operatif.
Co-Authors Josua Rio Damanik Raden Mas Airell Jordan Hidayat