<![CDATA[Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan masih banyak persoalan terkait keterlambatan layanan, prosedur berlapis, dan keterbatasan digitalisasi, sebagaimana juga ditemukan di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar. Fenomena ini menimbulkan biaya transaksi tambahan bagi masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelayanan publik di Kantor Camat Tambang dengan menggunakan kerangka maqāṣid syarī‘ah dan qawā‘id fiqhiyyah, untuk menemukan model reformasi pelayanan yang maslahat dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis secara tematik dengan fokus pada relevansi terhadap prinsip hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, dan maslahah ‘ammah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparatur memiliki etika pelayanan yang baik dan ramah, sistem birokrasi masih menghadapi hambatan serius berupa ketidakpastian waktu, keterlambatan layanan, serta rendahnya efektivitas digitalisasi.Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model konseptual Islamic Public Service Reform (IPSR), yang menekankan integrasi digitalisasi, transparansi, dan penguatan etika Islami aparatur. Kontribusi akademiknya adalah memperluas literatur ekonomi Islam pada ranah pelayanan publik, sementara kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada maqāṣid syarī‘ah untuk meningkatkan kualitas layanan di tingkat kecamatan. Public service delivery constitutes a critical indicator of governance quality and societal welfare. In Indonesia, however, persistent challenges remain, including bureaucratic delays, multilayered procedures, and limited digitalization issues that are also evident in the Tambang Subdistrict Office, Kampar Regency. Such phenomena increase transaction costs for citizens and erode trust in local administration. This study aims to analyze public service practices at the subdistrict level through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah and qawā‘id fiqhiyyah, thereby constructing a normative and operational framework for Islamic-oriented public service reform. The research adopts a qualitative case study approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentary analysis, and subsequently examined thematically with specific reference to the principles of hifẓ al-nafs (protection of life and well-being), hifẓ al-māl (protection of wealth), and maslahah ‘ammah (public welfare). Findings reveal that, despite relatively strong interpersonal ethics among civil servants manifested in politeness, helpfulness, and a sense of responsibility systemic inefficiencies persist. Service delivery is hindered by procedural rigidity, uncertainty in processing times, and limited adoption of e-government initiatives. The study contributes by proposing the Islamic Public Service Reform (IPSR) model, which integrates digitalization, procedural transparency, and the institutionalization of Islamic ethical values. Academically, this research extends Islamic economics discourse into the domain of public administration; practically, it provides a policy-relevant framework for enhancing service quality at the subdistrict level through the operationalization of maqāṣid al-sharī‘ah.]]>
