<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menemukan masalah hukum dalam kepastian hukum pencegahan korupsi melalui pemulihan aset berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merumuskan arah politik hukum yang responsif dan antisipatif untuk mempercepat penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, asas hukum, sinkronisasi hukum, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengatur penyitaan, perampasan, pembayaran uang pengganti, pemblokiran, dan pengembalian aset, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membentuk sistem pemulihan aset yang terpadu. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan atau aset telah dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus membatasi kewenangan negara. Pengaturannya harus menetapkan pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, pembagian kewenangan, tata kelola yang transparan, serta pemulihan hak apabila perampasan tidak terbukti. This study identifies legal problems affecting legal certainty in corruption prevention through asset recovery based on Pancasila values and formulates a responsive and anticipatory legal policy to accelerate the preparation of an Academic Paper, drafting, deliberation, and enactment of an Asset Forfeiture Law. This normative legal research is descriptive, analytical, and prescriptive, employing statutory, conceptual, legal-principle, legal-synchronisation, case, and historical approaches. The findings show that Indonesian law already regulates seizure, forfeiture, substitute-money orders, asset freezing, and recovery, but these rules remain fragmented and do not constitute an integrated asset-recovery system. This condition creates legal uncertainty when criminal proceedings cannot continue or assets have been transferred to other parties. Consistent with the Pancasila values of belief in God, humanity, unity, deliberative democracy, and social justice, expedited enactment of an Asset Forfeiture Law is necessary to strengthen corruption prevention while restraining state power. The future law must establish clear evidentiary requirements, judicial oversight, third-party protection, institutional separation, transparent asset management, and effective remedies where forfeiture is not proven.]]>
