Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaturan Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Halim Hermanto; Lolita Fitriyana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2335

Abstract

This study examines the legal vacuum surrounding the confiscation of crypto assets derived from money laundering within Indonesia’s legal system. Although crypto assets are recognized as investment commodities, Indonesia lacks specific procedures that address their digital nature, resulting in technical obstacles and legal uncertainty. A comparative analysis with Australia and the United States shows that both jurisdictions have established comprehensive regulatory frameworks integrating AML/KYC obligations and digital asset confiscation procedures. This study highlights the need for Indonesia to reform its regulations to ensure legal certainty and adapt to the evolving crypto-asset landscape.
Pengaturan Hukum Eutanasia di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Belanda, Belgia dan Spanyol Aulia Nurani Rahma; Lolita Fitriyana
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nf39ad84

Abstract

Eutanasia merupakan isu hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perlindungan hak untuk hidup, otonomi pasien, serta kepastian hukum bagi tenaga medis. Di Indonesia, eutanasia hingga saat ini masih diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan belum memiliki pengaturan khusus yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum eutanasia di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Belanda, Belgia, dan Spanyol. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara tegas melarang eutanasia berdasarkan hukum pidana, hukum kesehatan, dan prinsip hak asasi manusia, tanpa adanya pengaturan yang membedakan secara jelas antara eutanasia aktif, eutanasia pasif, dan penghentian perawatan medis. Sebaliknya, Belanda, Belgia, dan Spanyol telah mengatur eutanasia melalui undang-undang khusus yang menetapkan syarat ketat, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pengaturan antara Indonesia dan negara pembanding, sehingga diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas dan sistematis di Indonesia guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan perlindungan hak pasien.
Examining the Legal Foundations of Political Party Liability for Money Laundering Lolita Fitriyana; Ridho Firmansyah
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i3.77409

Abstract

Political parties serve as platforms for individuals before they are nominated for state office. State officials, in turn, carry a significant risk of engaging in corrupt practices. However, to date, there has been no case in Indonesia in which a corruption offense committed by a state official who is also part of a political party’s leadership has resulted in the political party itself being held criminally liable. Given the frequency of such incidents, this study seeks to contribute to law-enforcement efforts to prevent and address this issue, particularly when political parties benefit from the unlawful actions of their members or officials. In addition to a statutory approach, this research adopts conceptual and case-based analyses to reinforce its findings. The results indicate that, as legal entities, political parties can indeed be held criminally liable.