Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Unizar Law Review
Yandi
Universitas Pertiba
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU Yandi Yandi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.461

Abstract

ABSTRAK Lahirnya amandemen UUD 1945 membawa konsekuensi bagi sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. salah satu perubahan tersebut adalah dengan adanya pemilihan umum secara langsung (direct democracy) baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR,DPD dan DPRD serta berimbas pada pola pemilihan di tingkat daerah. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk mengawal pemilihan agar pemilihan yang dilakuan menjadi jawaban bersama atas suksesi kepemimpinan yang terjadi dan tidak mengandung polemik. Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dibentuk dengan fungsi sebagai organ pemeriksa sekaligus penuntut dalam kasus dugaan pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, keberadaan unit organisasi ini dapat disebut tidak maksimal, karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Dasar hukum dari Sentra Gakkumdu yang tertuang dalam Undang-Undang baik Pemilu maupun Pilkada masih tidak cukup kuat untuk mengikat integrasi dari ketiga lembaga yang tergabung didalamnya.Posisi sentral Sentra Gakkumdu yang menangai perkara dugaan pidana Pemilu adalah fungsi atribusi yang dilekatkan dalam Undang-Undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembaga lain. Penguatan kapasitas dan juga penempatan personil yang cakap dalam proses penanganan pidana Pemilu diharapkan sebagai endorser dalam memicu kinerja tim Sentra Gakkumdu yang lebih profesional. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan didukung yuridis empiris.
Analysis Of the Implementation of Social Reintegration In Correctional Services Based On Law Number 22 Of 2022 At The Pangkalpinang Special Development Institution For Grade II Children I Wayan Teguh Subarata; Yandi; Junaidi Abdillah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5523

Abstract

The Correctional Service has established various policies and regulations to regulate the running of the correctional system that focuses more on fostering and social reintegration, especially for children who are facing the law. The purpose of this study is to analyze the implementation of social reintegration in LPKA Class II Pangkalpinang, based on Law Number 22 of 2022, with a focus on the factors that affect the success and challenges faced in the social reintegration process for children facing the law. This research method uses a qualitative approach with the type of case study research. The results of this study show that the implementation of social reintegration in LPKA Class II Pangkalpinang still faces various challenges that affect its success. One of the main factors found is the limited facilities that support the development of children who are facing the law. Based on the data, only 30% of children get full access to adequate practical skills training and psychological coaching. In addition, the shortage of trained educators and supervisors has also worsened the effectiveness of the reintegration program. Only 40% of respondents stated that the supervisors at LPKA have enough skills to provide comprehensive assistance, both in educational and psychological aspects. Without any improvement in this regard, the social reintegration of newly freed children will remain limited. In addition, external factors such as social stigma and lack of support from the community and family are also significant obstacles. Based on a survey of the community around LPKA, only 20% of the community showed an open attitude and supported the social reintegration of children after they were released
Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Alpian Akbar; Yandi Yandi; Cik Marhayani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2363

Abstract

Tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province have significantly contributed to regional economic growth but have also caused severe environmental degradation. The main legal issue arises from the weak implementation of post-mining land reclamation obligations by tin mining companies, despite being clearly regulated under Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This study aims to analyze the legal responsibilities of tin mining companies regarding post- mining land reclamation under Indonesia’s corporate legal system and to examine the legal consequences for companies that fail to fulfill such obligations within the framework of sustainable business responsibility. This research employs a normative juridical method with a business law and environmental law approach, supported by an analysis of legislation, legal doctrines, and literature review. The results show that the legal responsibility of tin mining companies includes administrative, civil, and criminal liabilities for negligence in reclamation activities. Normatively, reclamation implementation reflects the application of the corporate liability and strict liability principles, as well as the realization of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) and Good Corporate Governance (GCG) within corporate law. Empirically, however, the enforcement of reclamation obligations remains weak due to limited supervision and law enforcement, resulting in a gap between legal norms and actual practice. This study concludes that the implementation of post-mining reclamation obligations is not merely a legal duty but also a moral and social responsibility of corporations to achieve sustainable, just, and environmentally conscious mining practices.
Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia) Yandi; Muhammad Adystia Sunggara; Yang Meliana; Wahab Aznul Hidaya; Sokhib Nain; Mawrni Fatma
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.64

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitik, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Co-Authors Alpian Akbar Cik Marhayani I Wayan Teguh Subarata Junaidi Abdillah Mawrni Fatma Muhammad Adystia Sunggara Sokhib Nain Wahab Aznul Hidaya Yang Meliana