Rustam Tohopi
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tata Kelola Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Gorontalo Mohamad Rizki Lagata; Arifin Tahir; Rustam Tohopi
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i1.7047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo, (2) prinsip-prinsip tata kelola yang baik pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan prosedur penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo telah berjalan cukup baik. Namun, dalam aspek penganggaran (perencanaan), keterbatasan anggaran menjadi kendala mendasar dalam pelaksanaan pengawasan TIMDU. Minimnya alokasi dana khusus menyebabkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor tidak dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menyulitkan TIMDU untuk menjalankan perannya sebagai instrumen tata kelola yang efisien dan efektif. (2) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pembentukan (TIMDU) pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Penerapan TIMDU yang tidak optimal dan kendala anggaran berimplikasi pada lemahnya prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas. Akibatnya, pengawasan OMS di Gorontalo masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, tidak mampu mendorong terciptanya organisasi masyarakat yang sehat, konstruktif, dan berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi peran Tim Terpadu OMS dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengembangan OMS di daerah.