<![CDATA[This research examines the theology of the Promised Land by framing it as a relational theological concern rather than merely a geographical, historical, or symbolic theme. Departing from the predominance of descriptive and inductive approaches in biblical land studies, this research raises a theological question: for what purpose is the Promised Land theologized within the narrative of redemption? Employing a narrative-theological approach, the article traces the function of land within the redemptive structure of Scripture, from the call of Abraham, through its realization and disciplinary role in Israel’s history, to its transformation in light of New Testament eschatological fulfillment. The analysis indicates that land functions as a relational topos, a theological space in which the relationship between God, the covenant community, and creation is formed and held accountable. Accordingly, the Promised Land is not interpreted as a legitimation of exclusive possession, but as a medium of covenantal participation that entails obedience, ethical responsibility, and ecological awareness within the redemptive narrative. Abstrak Penelitian ini mengkaji teologi Tanah Perjanjian dengan menempatkannya sebagai persoalan teologis relasional, bukan semata tema geografis, historis, atau simbolik. Bertolak dari kritik terhadap kecenderungan studi biblika yang bersifat deskriptif-induktif dalam membaca tema tanah, penelitian ini mengajukan pertanyaan teologis: untuk apa Tanah Perjanjian diteologikan dalam narasi penebusan. Dengan pendekatan naratif-teologis, artikel ini menelusuri fungsi tanah dalam struktur penebusan Alkitab, mulai dari panggilan Abraham, realisasi dan disiplin dalam sejarah Israel, hingga transformasi maknanya dalam terang penggenapan eskatologis Perjanjian Baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanah berfungsi sebagai topos relasional, yakni ruang teologis tempat relasi antara Allah, umat perjanjian, dan ciptaan dibentuk serta dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Tanah Perjanjian tidak dipahami sebagai legitimasi kepemilikan eksklusif, melainkan sebagai sarana partisipasi perjanjian yang menuntut ketaatan, tanggung jawab etis, dan kesadaran ekologis dalam narasi penebusan.]]>
