Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Samahuddin
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepemimpinan Camat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kawasan Rawa: Studi di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Rahman, Gazali; Saifudin; Samahuddin
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 5 No 1 (2026): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/5f4dby23

Abstract

Kepemimpinan camat berperan penting dan strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat kawasan rawa, terutama dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan camat dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kawasan rawa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan model kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatoris dan desain naratif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi camat, aparatur kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya lokal ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial, politik, dan budaya dalam kerangka desentralisasi. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan camat di Kecamatan Babirik cenderung bersifat paternalistik-demokratis. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh peran camat sebagai pengayom masyarakat sekaligus fasilitator partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan paternalistik-demokratis terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat kepercayaan sosial, serta mengembangkan kapasitas kolektif dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis kawasan rawa. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang peka terhadap nilai kekerabatan dan budaya lokal berkontribusi signifikan terhadap penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. .
Bridging Legal Ambiguity and Customary Legitimacy: Governance of Village Boundaries in Multicultural Rural Indonesia Fitri, Muhammadnor; Samahuddin
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1243

Abstract

This study examines the dynamics of customary and administrative village boundary management in Kambiyain and Auh Villages, Tebing Tinggi District, Balangan Regency, from a governance perspective. The research focuses on three key aspects: legal clarity in boundary determination, community participation in boundary arrangements, and coexistence through tolerance and mutual recognition between the Dayak and Banjar communities. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with customary leaders, village officials, community members, and local government actors, supported by field observations and document analysis of maps and relevant policies. Data analysis involved reduction, presentation, and interpretive conclusion. The findings show that formal legal clarity has not been achieved due to the absence of a definitive Regent Regulation. However, customary boundaries under Dayak Pitap tradition provide strong social legitimacy. Participation occurs through informal deliberation and traditional leadership, but remains weakly integrated into formal mechanisms. Social relations between communities remain stable, marked by tolerance and the absence of open conflict despite differing systems. The study concludes that social harmony and customary legitimacy sustain governance under legal gaps. Policy implications highlight the need for local governments to accelerate boundary formalization through participatory mechanisms that recognize customary boundaries and strengthen institutional integration. These findings support adaptive policies that balance administrative authority, culturalbrecognition, and long-term conflict prevention in multicultural village governance contexts today.
Co-Authors Fitri, Muhammadnor Gazali Rahman, Gazali Saifudin