Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Ayodhya, Devika Tryza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek pada Merchandise GMMTV yang Belum Terdaftar di Indonesia Nuraeni, Een; Ayodhya, Devika Tryza
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10793

Abstract

Legal protection for well-known foreign brands that have not been registered in Indonesia is an important issue considering that Indonesia adopts a first-to-file trademark registration system. This system has the potential to harm owners of well-known foreign brands if another party registers the brand in bad faith. This study aims to analyze the legal regulations and forms of legal protection for well-known foreign brands that have not been registered in Indonesia with a case study of the GMMTV brand. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that although trademark protection is in principle provided through registration, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides special protection for well-known brands that have not been registered through the mechanism of registration rejection, cancellation lawsuit, and civil lawsuit based on bad faith. This protection is also strengthened by the provisions of the Paris Convention and the TRIPs Agreement, which Indonesia has ratified. In the context of GMMTV, the brand meets the criteria for a well-known foreign trademark due to its international reputation and widespread recognition in Indonesia, and therefore still enjoys legal protection even though it is not yet registered. Therefore, the national and international legal framework in Indonesia provides an adequate basis for protection for well-known foreign trademarks to prevent unfair business competition and consumer misuse.
Membangun Negara Hukum Yang Adaptif Terhadap Disrupsi Teknologi Melalui Konstruksi Hukum Modern Dan Digitalisasi Negara Amiruk Haq, Zul; Ayodhya, Devika Tryza; Ramadha, Bagus Satryo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5328

Abstract

Abstrak Era digital telah merekonstruksi tatanan pemerintahan modern, di mana teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi instrumen penting dalam membangun good and clean governance. Digitalisasi memungkinkan terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yuridis berupa penyalahgunaan data, ketimpangan akses digital, dan ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran teknologi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; (2) masalah dan peluang dalam penggunaan teknologi untuk memperluas akses keadilan dalam demokrasi; (3) efisiensi sekaligus potensi ancaman AI dalam pelayanan publik; Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dipadukan dengan studi kasus kebocoran data digital sebagai bahan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemerintahan dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, sepanjang diatur melalui kerangka hukum yang menjamin perlindungan data pribadi dan akuntabilitas digital. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan harus berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.
Co-Authors Amiruk Haq, Zul nuraeni, een Ramadha, Bagus Satryo