<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan publik inovatif yang mengintegrasikan teknologi deteksi dini, penguatan kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat adat guna meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berorientasi analisis kebijakan publik, penelitian ini menggali interaksi kompleks antara aktor pemerintahan, komunitas adat, dan sistem teknologi dalam tata kelola karhutla daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah, petugas pemadam, tokoh adat, operator teknologi, dan lembaga swadaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla masih terhambat oleh lemahnya integrasi teknologi, koordinasi kelembagaan yang terfragmentasi, serta belum optimalnya pengakuan dan pemanfaatan kearifan lokal dalam kebijakan formal. Meskipun perangkat pemantauan seperti sistem informasi geospasial telah tersedia, efektivitasnya terbatas akibat keterlambatan akses data dan respons operasional yang tidak terstruktur. Di sisi lain, praktik adat yang memiliki nilai ekologis tinggi belum terdokumentasi dan belum masuk dalam sistem pencegahan resmi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjembatani berbagai kesenjangan tersebut. Model terintegrasi yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat pencegahan, meningkatkan sinergi multiaktor, serta memperkuat ketangguhan tata kelola karhutla di Papua Selatan. Kata kunci: Kebijakan Publik; Pengendalian Karhutla; Kearifan Lokal; Teknologi Deteksi; Sinergi Kelembagaan Abstract This study aims to formulate an innovative public policy model that integrates early detection technology, institutional strengthening, and indigenous local wisdom to enhance the effectiveness of forest and land fire (karhutla) management in South Papua. Using a descriptive qualitative approach with a public policy analysis orientation, the research explores the complex interactions among governmental actors, indigenous communities, and technological systems within the regional karhutla governance framework. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving key stakeholders such as government officials, firefighting personnel, indigenous leaders, technology operators, and environmental NGOs. The findings reveal that current karhutla control efforts remain constrained by weak technological integration, fragmented institutional coordination, and insufficient incorporation of indigenous ecological knowledge into formal policies. Although technological tools such as geospatial monitoring systems are available, their impact is limited by delayed data access and unstructured operational responses. At the same time, indigenous practices that support ecological balance are not yet systematically recognized or digitized within the policy system. The study concludes that a more adaptive, inclusive, and sustainable model is needed to bridge these gaps. The proposed integrated policy model is expected to strengthen preventive measures, improve multi-actor synergy, and enhance the overall resilience of South Papua’s karhutla governance. Keywords: Public Policy; Forest and Land Fire Control; Local Wisdom; Detection Technology; Institutional Synergy]]>
