<![CDATA[Latar Belakang : Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi strategis sebagai pedoman etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai landasan etika politik dalam mengarahkan perilaku pejabat publik serta mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapannya sebagai instrumen kontrol moral. Metode : Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan etika pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan sebagai dasar moral bagi pejabat publik untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut belum berjalan secara optimal karena lemahnya internalisasi Pancasila dalam pembinaan aparatur negara, budaya birokrasi yang kurang mendukung perilaku etis, minimnya keteladanan pemimpin, serta pengawasan dan penegakan etika yang belum konsisten. Oleh karena itu, penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, berkeadilan, dan memperoleh kepercayaan publik. Kesimpulan : Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman Pancasila sebagai kerangka etika politik yang relevan dalam pembinaan moral pejabat publik di Indonesia.]]>
