<![CDATA[Abstract Motorcycle financing begins with the borrower selecting a motorcycle at a showroom, making a down payment, and then the showroom contacts the financing company. The financing company then conducts a credit assessment of the borrower's eligibility, and upon approval, the company will pay the remaining balance to the showroom. The borrower then makes periodic installment payments to the financing company. To collect delinquent installments, financing companies typically involve a third party, a debt collector. The relationship between the financing company, the borrower, and the debt collector is regulated by law, where the financing company (creditor) grants the debt collector (third party) the power to collect the debt based on the initial agreement and the power of attorney. The research question is: "Do Debt Collector Services in Recovering Disputed Objects Comply with Applicable Provisions?" The method used in this research is normative. This legal research is descriptive and analytical. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research uses several approaches: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The author's research employed qualitative data analysis techniques. The research findings show that consumer finance companies may only use debt collector services based on a valid agreement and may not act unilaterally. This is stipulated in Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and is supported by provisions in the Civil Code and the Consumer Protection Law, which emphasize the protection of debtor rights and the requirement for agreement and consent in the collection or execution of collateral. This provides a legal basis for finance companies to appoint debt collectors to collect debts. This provision stipulates that finance companies are permitted to outsource the collection process to a third party or debt collector, but such appointment must be made through a legally valid written contract. Furthermore, the finance company remains fully responsible for all actions taken by the third party in carrying out its duties. The finance company is fully responsible for all execution procedures carried out, including by hired debt collectors. If a debt collector carries out forced collection without a court decision (if the voluntary requirements are not met), the finance company may be subject to severe sanctions by the Financial Services Authority (OJK), including revocation of its business license, and may face criminal or civil charges from the debtor. Financing companies must ensure that debt collectors act within the applicable legal framework following the Constitutional Court's ruling, emphasizing the importance of human rights and fair legal processes in the execution of fiduciary guarantees. Keywords: Debt Collector, Object Seizure, Financing Company Abstrak Pemberian pembiayaan konsumen sepeda motor dimulai dari debitur memilih motor di showroom, melakukan pembayaran uang muka, lalu showroom menghubungi perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan kemudian melakukan survei kelayakan debitur, dan setelah disetujui, perusahaan akan melunasi sisa pembayaran motor ke showroom. Setelah itu, debitur akan membayar cicilan secara berkala kepada perusahaan pembiayaan. Dalam penagihan cicilan yang menunggak, perusahaan pembiayaan biasanya melibatkan pihak ketiga yaitu debt collector. Hubungan antara perusahaan pembiayaan, debitur, dan debt collector diatur oleh hukum, di mana perusahaan pembiayaan (kreditur) memberikan kuasa penagihan kepada debt collector (pihak ketiga) untuk menagih utang debitur berdasarkan perjanjian awal dan kuasa tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah Apakah Jasa Debt Collector Dalam Penarikan Objek Sengketa Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menggunakan beberapa model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian dicapai Penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat bertindak berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak boleh melakukan tindakan sepihak. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta didukung oleh ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan perlindungan hak-hak debitur dan keharusan adanya kesepakatan serta persetujuan dalam pelaksanaan penagihan atau eksekusi jaminan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk menunjuk debt collector dalam rangka melakukan penagihan terhadap debitur. Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan pembiayaan diperbolehkan menyerahkan proses penagihan kepada pihak ketiga atau debt collector, namun penunjukan tersebut wajib dilakukan melalui kontrak tertulis yang sah secara hukum. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan tetap memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala prosedur eksekusi yang dilakukan, termasuk oleh debt collector yang disewa. Jika debt collector melakukan penarikan paksa tanpa putusan pengadilan (apabila syarat sukarela tidak terpenuhi), perusahaan pembiayaan dapat dikenakan sanksi berat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pencabutan izin usaha, dan dapat menghadapi tuntutan pidana/perdata dari debitur. Perusahaan pembiayaan harus memastikan debt collector bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku pasca putusan MK, menekankan pentingnya hak asasi manusia dan proses hukum yang adil dalam eksekusi jaminan fidusia. Kata Kunci : Debt Collector, Penarikan Objek, Perusahaan Pembiayaan]]>
