<![CDATA[ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aset kripto (cryptocurrency) sebagai salah satu instrumen keuangan baru yang mulai digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk sebagai objek jaminan. Namun, penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perspektif gadai menimbulkan problematika hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hukum bagi kreditur. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia yang secara tegas mengakui aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek jaminan pada umumnya, karena bersifat Intangible, volatil, dan bergantung pada sistem blockchain. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi bagi kreditur, baik dari segi kepastian hukum maupun eksekusi jaminan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi kreditur masih terbatas pada kesepakatan kontraktual antara para pihak, tanpa adanya kepastian normatif yang dapat menjamin hak-hak kreditur apabila debitur wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perspektif gadai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama volatilitas nilai aset yang tinggi, kesulitan dalam memastikan penguasaan dan pengendalian aset secara efektif, serta risiko peretasan yang dapat mengancam posisi kreditur. Hasil analisis menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur memerlukan kehadiran payung hukum atau pengaturan normatif yang secara jelas mengatur mekanisme gadai kripto, termasuk kebutuhan akan titel eksekutorial, pengaturan mengenai kontrol atas aset digital, serta perlindungan terhadap risiko pasar dan keamanan digital. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti smart contract dan multisignature wallet terbukti menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kepastian hukum, memperkuat eksekutabilitas perjanjian, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi kreditur dalam skema gadai aset kripto. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kreditur, aset kripto, cryptocurrency, jaminan gadai. ABSTRACT The development of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new financial instrument increasingly used in various transactions, including as an object of collateral. However, the use of cryptocurrency as collateral within the framework of pledge (gadai) creates complex legal issues, particularly concerning the legal protection of creditors. This is due to the absence of clear regulations in Indonesia’s positive legal system that explicitly recognize cryptocurrency as an object of secured collateral. This study analyzes the extent of legal protection available to creditors when cryptocurrency is used as collateral in a pledge agreement. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings indicate that cryptocurrency has characteristics distinct from conventional collateral objects, as it is intangible, highly volatile, and dependent on blockchain systems. These conditions create significant risks for creditors in terms of legal certainty and enforcement of collateral. In practice, legal protection for creditors remains limited to contractual agreements between parties, without normative certainty that can guarantee creditor rights in the event of debtor default. The results further show that the use of cryptocurrency as collateral within a pledge framework faces numerous challenges, particularly extreme value volatility, difficulties in ensuring effective control and possession of the asset, and hacking risks that may endanger creditor interests. The analysis affirms that legal protection for creditors requires the establishment of a regulatory framework clearly governing crypto-pledge mechanisms, including the need for executorial title, regulations on control of digital assets, and safeguards against market risks and digital security threats. Additionally, the application of modern technologies such as smart contracts and multisignature wallets proves to be relevant and effective solutions to enhance legal certainty, strengthen enforceability of agreements, and provide more optimal protection for creditors in crypto-pledge arrangements. Keywords: Legal protection, creditor, cryptocurrency, pledge collateral.]]>
