<![CDATA[Abstract This study aims to analyze the implementation of the Pontianak City Regional People's Representative Council's (DPRD) legislative function in the formation of Regional Regulations for 2022–2024 and identify the inhibiting factors. The study employed an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with the Chairperson of the DPRD's Regional Regulation Development Planning Agency (Bapemperda), the Head of the Pontianak City Regional Secretariat's Legal Division, the Head of the Legislation and Trials Division, and academics, combined with a documentary study of Propemperda data. The results indicate that the Pontianak City DPRD's legislative function is not yet functioning optimally. The main obstacles influencing this condition include the large number of draft regional regulations submitted exceeding the DPRD's deliberation capacity, resulting in limited discussion time, a lack of understanding of the substance, and inter-factional political dynamics that require lengthy deliberations. Based on the analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, law enforcement factors are the most dominant factor influencing the Pontianak City DPRD's suboptimal legislative function. Keywords: Legislative Function, DPRD, Regional Regulation Formation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak dalam pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022–2024 mengetahui faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan serta akademisi, dan dipadukan dengan studi dokumentasi terhadap data Propemperda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak belum berjalan optimal. Kendala utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain banyaknya raperda yang diajukan melebihi kapasitas pembahasan DPRD sehingga waktu pembahasan terbatas, kurangnya pemahaman terkait substansi, serta dinamika politik antarfraksi yang memerlukan waktu panjang dalam proses pembahasan. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi belum optimalnya fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah.]]>
