<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan oleh seorang transgender yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki namun menampilkan identitas sebagai perempuan selama menjalankan ibadah. Fenomena ini memunculkan persoalan fiqh karena identitas gender dalam ibadah berkaitan dengan ketentuan aurat, tata cara ihram, saf, dan posisi jamaah yang sudah diatur secara ketat dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji keabsahan ibadah transgender dan tanggung jawab hukum penyelenggara perjalanan ibadah (travel umroh) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan dalam ibadah ditetapkan berdasarkan jenis kelamin biologis sebagaimana penciptaan Allah SWT, bukan berdasarkan perubahan penampilan, preferensi identitas gender, atau operasi kelamin. Oleh karena itu, seorang transgender dengan jenis kelamin biologis laki-laki tetap berkewajiban melaksanakan seluruh tata cara umroh sebagaimana laki-laki menurut ketentuan syariat. Perubahan identitas gender selama ibadah juga berpotensi menimbulkan fitnah dan ketidaknyamanan di tengah jamaah lain. Kata kunci : Umroh,Hukum Islam,Fiqh Ibadah. ABSTRACT This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the performance of the Umrah pilgrimage by a transgender person who is biologically male but displays a female identity during the pilgrimage. This phenomenon raises issues of Islamic jurisprudence (fiqh) because gender identity in worship is related to the requirements for aurat (aurat), ihram (pilgrimage), rows (rows), and the position of pilgrims, which are strictly regulated by Islamic law. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal sources used include the Quran, Hadith, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of the Hajj and Umrah Pilgrimages. This approach is relevant to examining the legitimacy of transgender worship and the legal responsibilities of Umrah travel organizers from the perspective of Islamic law and positive law. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal sources used include the Quran, Hadith, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of the Hajj and Umrah Pilgrimages. This approach is relevant to examining the legitimacy of transgender worship and the legal responsibilities of Umrah travel organizers from the perspective of Islamic law and positive law. Kata kunci: Umrah, Islamic Law, Islamic Jurispruden]]>
