<![CDATA[Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian dari kewajiban negara dan institusi pendidikan tinggi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman sivitas akademika. Penguatan kebijakan tersebut diwujudkan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis melalui pembentukan Satuan Tugas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Trunojoyo Madura serta menilai pelaksanaannya dalam perspektif Good University Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan observasi dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Universitas Trunojoyo Madura telah mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui program sosialisasi, penguatan kapasitas kelembagaan, s erta mekanisme penanganan laporan yang dijalankan oleh Satuan Tugas. Pelaksanaan tersebut mencerminkan upaya penerapan prinsip Good University Governance melalui kejelasan peran, keterbukaan prosedur, dan tanggung jawab institusional dalam perlindungan sivitas akademika. Meskipun demikian, keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar sistem perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.]]>
