<![CDATA[Kebijakan fiskal dalam Islam telah diterapkan secara sistematis sejak masa Rasulullah SAW sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, kebijakan fiskal dibangun atas prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umum (al-maslahah), dan keseimbangan (al-tawazun), serta diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay’, dan ghanimah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer yang didukung oleh data lapangan berupa wawancara mendalam dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dengan praktik kebijakan fiskal modern, khususnya dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesinambungan nilai yang kuat antara kebijakan fiskal Islam klasik dan praktik pengelolaan zakat modern di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini tercermin dalam mekanisme pengumpulan zakat berbasis kesadaran, pendistribusian yang memprioritaskan kebutuhan mustahik, serta sistem pengawasan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi zakat produktif dengan alokasi 70% untuk sektor produktif dan 30% untuk sektor konsumtif mencerminkan orientasi pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Meskipun demikian, perbedaan karakter antara landasan moral-spiritual kebijakan fiskal Islam dan sifat legal-formal sistem fiskal modern menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga integrasi nilai-nilai fiskal Islam menjadi penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.]]>
