<![CDATA[Tindak pidana penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penipuan online umumnya dilakukan melalui media elektronik dan transaksi digital dengan berbagai modus yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan online serta pertanggungjawaban hukum pelakunya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan hukum positif serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit menyebut istilah penipuan online, namun ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana serta penguatan penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.]]>
