<![CDATA[Abstrak Industri Kecil Menengah (IKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sangat diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan melalui berbagai program pemberdayaan untuk mendukung perkembangan terhadap pertumbuhan dan daya saing IKM. Penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah daerah yakni Dinas Perindustrian NTB dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan Industri Kecil Menengah, kendala pelaku IKM pada program pemberdayaan dengan tinjauan secara ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dillengkapi dengan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses mengorganisasikan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian NTB dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan IKM berupa pelatihan dan penyuluhan, memudahkan akses modal, peningkatan kualitas produk, bimbingan teknis, bantuan peralatan mesin, sertivikasi, dan bantuan akses pasar. Kemudian kendala yang dialami pelaku IKM yaitu akses permodalan yang terbatas, regulasi untuk biaya sertifikasi produk, minimnya literasi digital, ketersediaan logistik dan distribusi. Serta tinjauan ekonomi Islam pada program pemberdayaan IKM sejalan dengan prinsip kemaslahatan yaitu maqasid al-shari'ah dengan berorientasi pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan takaful (saling menjamin) dengan menekankan solidaritas sosial dan distribusi keadilan dalam perekonomian. Kata Kunci: Dinas Perindustrian NTB, Pemberdayaan, Pengembangan IKM, Ekonom Isalam. Abstract Industri Kecil Menengah (IKM) plays a very important role in economic development at the local level. It is particularly important for lower-income communities, as government support in the form of various empowerment programmes is essential for the development and competitiveness of IKM. This study focuses on the role of the local government, specifically the NTB Industry Department, in developing the local economy through the empowerment of small and medium-sized enterprises, and the challenges faced by IKM participants in the empowerment programme, with an economic Islamic perspective. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews and documentation. The data were analysed through the processes of organising, reducing, presenting, and drawing conclusions. The study shows that the role of the NTB Industry Department in developing the local economy through the empowerment of IKM involves providing training and guidance, facilitating access to capital, improving product quality, providing technical assistance, helping with equipment and machinery, certification, and helping with market access. Kendala yang dialami oleh para pelaku IKM mencakup keterbatasan akses permodalan, regulasi untuk biaya sertifikasi produk, rendahnya literasi digital, dan ketersediaan logistik dan distribusi. Tinjauan ekonomi Islam pada program pemberdayaan IKM ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shari'ah, yang berorientasi pada ta'awun (tolong-menolong) dan takaful (saling menjamin), dengan menekankan pada solidaritas dan keadilan sosial dalam perekonomian. Keywords: Government, Empowerment, Development of IKM, Islamic Economics.]]>
