<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaian (framing) berita yang dikonstruksi oleh Detik.com dalam pemberitaannya mengenai kontroversi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis framing Robert N. Entman, yang berfokus pada empat elemen kunci: pendefinisian masalah (define problems), diagnosis penyebab (diagnose causes), penilaian moral (make moral judgments), dan rekomendasi penyelesaian (treatment recommendations). Unit analisis meliputi artikel berita yang diterbitkan oleh Detik.com antara tahun 2022 hingga 2025 terkait kontroversi ijazah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Detik.com secara dominan mengkonstruksi bingkai "legitimasi prosedural". bukannya berfokus pada kebenaran faktual ijazah itu sendiri, pemberitaan lebih menekankan pada proses hukum dan institusional yang sedang berjalan (laporan kepolisian, proses pengadilan, klarifikasi resmi) sebagai isu sentral. Bingkai ini secara halus menyampingkan klaim para penuduh dengan memposisikannya sebagai tudingan tak berdasar yang harus divalidasi melalui jalur resmi, seraya pada saat yang sama memperkuat otoritas lembaga negara dan akademik. Pembingkaian yang dilakukan Detik.com memiliki fungsi ganda: di satu sisi, detik.com menegakkan norma jurnalistik tentang objektivitas dengan meliput "drama" konflik, namun di sisi lain, ia pada akhirnya memperkuat status quo dengan memberikan hak istimewa kepada suara dan proses institusional di atas tuduhan substantif. This research aims to analyze the news framing constructed by Detik.com in its coverage of the controversy over the authenticity of President Joko Widodo’s university diploma. This study employs a qualitative approach using Robert N. Entman’s framing analysis model, focusing on four key elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and making treatment recommendations. The unit of analysis comprises news articles published by Detik.com between 2022 and 2025 related to the diploma controversy. The analysis reveals that Detik.com predominantly constructs a “procedural legitimacy” frame. Instead of focusing on the veracity of the diploma itself, the coverage emphasizes the ongoing legal and institutional processes (police reports, court proceedings, official clarifications) as the central issue. This frame subtly marginalizes the accusers’ claims by positioning them as unsubstantiated allegations that must be validated through official channels, while simultaneously reinforcing the authority of state and academic institutions. Detik.com’s framing serves a dual function: it upholds journalistic norms of objectivity by covering the “drama” of the conflict, yet it ultimately reinforces the status quo by privileging institutional voices and processes over substantive allegations]]>
