<![CDATA[Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, ASEAN mengadopsi dua norma keamanan internasional yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, yaitu United Nations (UN) Vienna Convention tahun 1988 dan Statement of Principles tahun 1988 sebagai landasan pembentukan kerangka kerja sama dalam memerangi pencucian uang di kawasan. Namun, ASEAN tidak sepenuhnya mengadopsi kedua norma internasional tersebut dan melakukan sejumlah penyesuaian. Artikel ini menggunakan Teori Difusi Norma dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana kedua norma internasional tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka ASEAN melalui tiga tahapan difusi, yaitu framing, grafting, dan pruning, selama proses pembentukan norma kerja sama anti-pencucian uang di ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan ASEAN terhadap norma internasional anti-pencucian uang mencerminkan proses difusi yang bersifat selektif dan adaptif. Alih-alih mengadopsi secara penuh kerangka global, ASEAN menafsirkan ulang norma-norma tersebut dengan membingkai isu pencucian uang sebagai ancaman keamanan bersama, mengadaptasikan prinsip integritas keuangan global dengan nilai-nilai regional seperti non intervensi dan konsensus, serta menyaring elemen-elemen yang dianggap bertentangan dengan kepentingan domestik dan sensitivitas politik kawasan.Kata Kunci: ASEAN; ASEAN Way; Difusi Norma, Pencucian Uang]]>
