<![CDATA[Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah aspek fundamental dalam industri, khususnya dalam sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti pengolahan bahan kimia dan penggunaan gas. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:Pertama, mengevaluasi apakah fakta terkait instalasi pipa gas dan pemilihan material memenuhi unsur culpa (kelalaian) dalam hukum pidana Indonesia; Kedua, menguji sejauh mana peraturan dan standar teknis K3 memberikan dasar hukum konkret untuk menilai kelalaian dalam tahap perancangan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan; dan ketiga, merumuskan rekomendasi pencegahan agar praktik instalasi dan kepatuhan material selaras dengan norma hukum yang mengikat serta pengendalian manajemen yang dapat diverifikasi. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis doktrinal berbasis kasus, mengacu pada instrumen peraturan dan pedoman kebijakan penerapan K3, serta kajian akademik tentang struktur kelalaian dan tata kelola K3, untuk mengaitkan penyimpangan teknis dengan kesalahan hukum dan logika pemidanaan. Analisis menunjukkan bahwa penentuan kelalaian bergantung pada bukti penyimpangan terhadap standar yang diwajibkan seperti kegagalan dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRADC), ketidaksesuaian material dengan spesifikasi yang diakui, pengujian tekanan atau kebocoran yang tidak memadai, dan pengawasan yang lemah di mana dokumen seperti audit, sertifikasi, catatan pelatihan, dan CAPA berfungsi sekaligus sebagai arsitektur pencegahan dan tulang punggung pembuktian. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa sanksi yang terkalibrasi, yaitu kombinasi antara ketentuan pidana atas kelalaian yang menimbulkan kerugian dengan penegakan administratif, paling efektif bila disertai perintah perbaikan yang menargetkan keandalan sistem (misalnya management of change, integrity verification, dan competency assurance). Artikel ini menutup dengan mengusulkan langkah tata kelola untuk memperkuat kualitas pembuktian dan kepatuhan preventif, termasuk pengamanan integritas sertifikasi, audit pihak ketiga secara berkala yang berfokus pada bahaya proses, serta persyaratan transparansi terhadap data kinerja keselamatan yang kritis]]>
