Andika Dwi Aryo H
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Model EPAM-2025 Untuk Analisis Keselarasan Opini Publik dan Kebijakan Literasi Digital Wiyono, Tri; Muhammad Irfan Sarif; Andika Dwi Aryo H; Ahmad Syaukani; Muhammad Zikri Ramadhan
Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) Vol. 7 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/json.v7i2.9367

Abstract

Transformasi digital yang berlangsung cepat menuntut peningkatan literasi digital yang lebih komprehensif. Namun, berbagai indikator nasional menunjukkan penurunan pada aspek etika digital, keamanan siber, dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara opini publik dan kebijakan literasi digital nasional melalui pendekatan komputasional berbasis Natural Language Processing (NLP). Untuk tujuan tersebut, dikembangkan model hibrida orisinal EPAM-2025 (Entity–Policy Alignment Model) sebagai kerangka pengukuran keselarasan kebijakan. Dataset penelitian terdiri atas 2.165 tweet berbahasa Indonesia yang diperoleh secara etis melalui API platform X (Twitter). Prosedur analisis mencakup pembersihan data, tokenisasi, ekstraksi entitas menggunakan Named Entity Recognition (NER), analisis sentimen, serta pengukuran kesamaan semantik berbasis TF-IDF cosine similarity. Skor keselarasan dihitung menggunakan formula Sa = αSm + βSs(norm). Hasil penelitian menunjukkan dominasi opini netral (92,24%) serta tingkat kesamaan semantik yang sangat rendah (<0,1), menandakan bahwa terminologi kebijakan digital seperti digital safety dan digital ethics belum terinternalisasi dalam wacana publik. Model EPAM-2025 juga menunjukkan performa evaluatif yang stabil dengan klasifikasi tepat pada dua kategori aktif (“Tidak Selaras” dan “Perlu Analisis Lanjut”). Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui pengembangan pendekatan kuantitatif yang objektif untuk mengukur keselarasan opini publik terhadap kebijakan, serta membuka peluang pemanfaatan analitik opini publik dalam mendukung perumusan kebijakan nasional berbasis bukti.