<![CDATA[Platform pengetahuan yang dikembangkan oleh korporasi memiliki perbedaan yang mendasar secara epistemologis dan infrastruktur dengan repositori institusi akademik. Dengan menggunakan kerangka kapitalisme platform, keadilan epistemik, dan perilaku informasi, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan epistemologis dan infrastruktur dengan memperbandingkan tampilan antarmuka (interface) dari platform korporat Google Books dengan tiga repositori institusi akademik yang berada di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah dan Universitas Airlangga. Studi ini bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif ilmu perpustakaan, humaniora digital, dan kajian kritis data untuk menelaah relasi kuasa yang melekat dalam infrastruktur platform. Penelitian dilakukan melalui perbandingan arsitektur informasi, desain antarmuka (interface) serta logika klasifikasi antara Google Books dengan repositori institusional akademik UI, UGM dan UNAIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Books memprioritaskan personalisasi algoritmik, pencarian prediktif dan kesederhanaan visual yang berlandaskan pada tujuan serta klasifikasi BISAC. Sebaliknya, repositori institusi akademik berfokus pada standar ilmiah secara ketat, termasuk prinsip akses terbuka dan pelestarian karya ilmiah lokal. Desain antarmuka repositori institusi akademik terlihat usang serta tingkat ketercapaian yang terbatas sehingga menyebabkan keterlibatan pengguna rendah dan berkurangnya visibilitas repositori akademik dalam ranah digital global. Repositori akademik perlu menjalani transformasi digital yang berfokus pada desain berbasis pengguna, kerangka metadata yang inklusif, serta pembaruan antarmuka, agar mampu berfungsi sebagai penyeimbang epistemik terhadap platform komersial. Artikel ini berkontribusi pada perkembangan humaniora digital dengan mengusulkan perlunya rekonseptualisasi repositori sebagai teknologi sipil (civic technologies), yang tidak semata berorientasi pada manfaat finansial, tetapi juga pada penguatan kesetaraan digital, keadilan pengetahuan, dan pluralisme budaya, khususnya dalam ekosistem pengetahuan digital yang semakin terkomodifikasi. Abstract  The knowledge platform developed by corporations has fundamental epistemological and infrastructural differences from academic institutional repositories. Using the frameworks of platform capitalism, epistemic justice, and information behavior, this research aims to explain these epistemological and infrastructural differences by comparing the interface displays of the corporate platform Google Books with three academic institutional repositories in Indonesia: the University of Indonesia, Gadjah Mada University, and Airlangga University. This study is interdisciplinary, integrating perspectives from library science, digital humanities, and critical data studies to examine the power relations embedded within platform infrastructure. The research was conducted by comparing the information architecture, interface design, and classification logic between Google Books and the academic institutional repositories of UI, UGM, and UNAIR. The findings indicate that Google Books prioritizes algorithmic personalization, predictive search, and visual simplicity, all of which are based on BISAC objectives and classifications. In contrast, academic institutional repositories emphasize strict scholarly standards, including open access principles and the preservation of local scholarly works. The interface design of academic repositories appears outdated, with limited accessibility, resulting in low user engagement and reduced visibility of academic repositories in the global digital landscape. Academic repositories need to undergo digital transformation focused on user-centered design, inclusive metadata frameworks, and interface updates to function as an epistemic counterbalance to commercial platforms. This article contributes to the development of digital humanities by proposing the need to reconceptualize repositories as civic technologies—not solely oriented toward financial gain, but also toward strengthening digital equity, knowledge justice, and cultural pluralism, especially within an increasingly commodified digital knowledge ecosystem.]]>
