<![CDATA[Abstract: This article examines about legal protection for creditors in relation to the Deed of Giving the Underwriting Rights that are not registered. As a result of the non-registration of the Deed of Giving Rights (hereinafter referred to as APHT) for banking credit agreements made by the parties before a Notary / Acting Officer (hereinafter referred to as PPAT) is a creditor having no prioritized position. Where the form of legal protection that can be given to creditors as a form of anticipation of not registering the APHT is by signing the deed of power of sale at the time of the credit agreement. The creditor's right to the collateral object in the case of the APHT is not registered, that is, it does not give precedence rights compared to other creditors. The purpose of imposing mortgage rights is to provide legal protection and certainty to all parties (especially creditors) and also to fulfill the publicity principle. Article 1 paragraph (1) of the Underwriting Rights Law regulates the provisions concerning to the granting of liability from the debtor to the creditor in connection with the debt pledged as collateral rights. Mortgage rights will not be born without APHT registration. But in practice there are still some PPAT individuals who are late registering the APHT to the Land Office for various reasons, of course this will harm the creditor as the lender.
Keywords: Legal protection, Land Deed Making Officer, mortgage rights.
Abstrak: Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur terkait adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan.Akibat hukum dari tidak didaftarkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) terhadap perjanjian kredit perbankan yang dibuat para pihak di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan. Di mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur sebagai bentuk antisipasi tidak didaftarkannya APHT adalah dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada saat akad kredit. Hak kreditur terhadap benda jaminan dalam hal APHT tidak didaftarkan yaitu tidak memberikan hak saling mendahului dibandingkan dengan Kreditur lainnya.Tujuan dari pembebanan hak tanggungan adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak (khususnya kreditur) dan juga untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan tidak akan lahir tanpa adanya pendaftaran APHT. Namun pada praktiknya masih dijumpai beberapa oknum PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan dengan berbagai alasan, tentu saja hal ini akan merugikan pihak kreditur sebagai pemberi kredit.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak tanggungan.]]>
