This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Salamuddin Ginting, Bersama; Asep Supriatna
Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik Vol 24 No 2 (2025): Jurnal Teknik - Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik
Publisher : Fakultas Teknik - Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55893/jt.vol24no2.774

Abstract

Regulasi nasional mengamanatkan bangunan yang andal dan aman melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF), namun implementasinya di Kabupaten Bogor menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja implementasi SLF berbasis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya, dan merumuskan strategi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed-method) yaitu menggabungkan analisis kuantitatif terhadap 2.440 data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan 197 permohonan SLF dari basis data SIMBG dengan analisis kualitatif melalui studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kinerja implementasi belum optimal, ditandai oleh kesenjangan kepatuhan sebesar 24,6% untuk bangunan skala signifikan dan kegagalan fungsi jalur cepat (fast track) 3 hari. Faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran pemilik bangunan, serta kendala prosedural dalam SIMBG. Sementara itu, keterlambatan pada proses jalur standar (standard track) 28 hari disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen pemohon dan kapasitas teknis internal pemerintah daerah yang terbatas. Meskipun demikian, analisis SWOT menempatkan implementasi SLF pada kuadran pertumbuhan agresif, mengindikasikan potensi perbaikan yang sangat besar. Rekomendasi strategis difokuskan pada sosialisasi terstruktur, penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Bupati, peningkatan efisiensi, pengembangan ekosistem jasa konstruksi lokal, dan advokasi kebijakan di tingkat nasional.