Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Kelola SDM Pemerintah dalam Pengelolaan Website OPD: Studi Kasus Diskominfo Kota Serang Anggraini, Nandita; Khanifah, Laeli Nur; Marsyaro, Umina; Destriana, Laras; Nufus, Noni Nabilatun
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 6 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18181818

Abstract

This study examines the human resource governance of the Serang City Government in managing the website of the Regional Apparatus Organization (OPD), which plays a crucial role in public information disclosure. The urgency of this research arose due to the inactivity of many OPD websites, hindering transparency and accountability. This study uses Sedarmayanti's Good Governance theory as the basis for analysis, encompassing participation, transparency, accountability, effectiveness, and law enforcement. The research method used was qualitative with a phenomenological approach to explore the experiences of website managers and the public. The results indicate that the main obstacles lie in human resource capacity, multiple tasks, minimal training, and weak coordination.
Resolusi Sengketa Teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia: Analisis Dinamika Politik Destriana, Laras
Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 17 No. 01 (2026): Jurnal Alternatif : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara yang berakar pada warisan kolonial serta lemahnya pengeasan batas kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa tersebut melalui perspektif International Dispute Settlement Theory J.G. Merrills (1984,2011), yang menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur hukum, diplomasi dan arbitrase internasional sebagai instrumen utama menjaga perdamaian global. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, pwnwlitian ii menelaah sumber akademik, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) serta peran ASEAN dalam memfasilitasi stabilitas regional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemenganan malaysia di Mahkamah Internasional tahun 2002 (ICJ) didasarkan pada prinsip effectivite atau penguasaan efektif, sedangkan klaim Indonesia berdasarkan uti possidetis juris kurang didukung bukti administratif dan historis konkret. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan nyata dilapangan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa teritorial. Selain itu, penelitin ini menemukan bahwa peran ASEAN masih terbatas pada aspek normatif dan diplomatik tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kelemahan diplomasi yuridis dan kurangnya penguasaan efektif menyebabkan Indonesia kehilangan posisi strategis, sehingga penguatan kapasitas hukum mempertahankan kedaulatan wilayah di masa depan, dan penguatan kapasitas hukum internasional, diplomasi maritim, dan koordinasi antar lembaga nasional menjadi kunci mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan.