Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Digitalisasi Layanan Perizinan Akademik Mahasiswa melalui Platform SEPEKAN di Kabupaten Gresik Rahmawati Hutabarat, Cindy Elfina
Indonesian Research Journal on Education Vol. 6 No. 1 (2026): Irje 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v6i1.3905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi platform layanan administratif digital SEPEKAN di Kabupaten Gresik serta menyelidiki bagaimana peraturan sistem, prosedur layanan, dan mekanisme operasional memengaruhi efektivitas layanan dan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik layanan digital dalam konteks pemerintahan daerah. Data dikumpulkan melalui observasi langsung platform SEPEKAN, tinjauan dokumen resmi dan pedoman operasional, serta analisis catatan penggunaan sistem, kemudian diproses melalui reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi dengan merujuk pada empat dimensi implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SEPEKAN meningkatkan aksesibilitas layanan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, mempercepat proses administratif, dan menyederhanakan alur kerja layanan.  Namun, ketergantungan pada verifikasi manual, kurangnya kerja sama antarinstansi, dan aturan sistem yang dapat menyebabkan penundaan layanan dan kebingungan terus membatasi efektivitas implementasi.  Selain itu, karakter hibrida dari struktur birokrasi digital menunjukkan bahwa prosedur pengambilan keputusan konvensional belum sepenuhnya digantikan oleh teknologi.  Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun SEPEKAN telah membantu mengubah layanan administratif digital, diperlukan kemajuan tambahan dalam fungsionalitas sistem, kejelasan prosedur, dan kemampuan pelaksana untuk menjamin layanan yang lebih berkelanjutan, adil, dan konsisten.