Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Mancini Pratama Timbung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau Mancini Pratama Timbung
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/wpnf2y38

Abstract

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan faktor krusial dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Kabupaten Lamandau menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan, yang ditunjukkan oleh peningkatan izin lokasi perumahan baru setiap tahun, namun belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan standar teknis PSU dan kelancaran proses penyerahan aset kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Daerah dalam menyediakan PSU perumahan yang layak di Kabupaten Lamandau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan pada beberapa kawasan perumahan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan PSU. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan utama berupa pengawasan yang masih bersifat reaktif, keterbatasan anggaran pemeliharaan, lemahnya penegakan sanksi terhadap pengembang, serta belum terintegrasinya sistem data PSU. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan strategi yang meliputi penguatan kelembagaan, penerapan jaminan finansial pengembang, modernisasi sistem informasi berbasis GIS, optimalisasi sumber pendanaan, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan pengembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pendekatan kerja pemerintah daerah dari reaktif menjadi proaktif dan berbasis penegakan hukum merupakan kunci dalam mewujudkan penyediaan PSU perumahan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang Layak di Kabupaten Lamandau Mancini Pratama Timbung
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.934

Abstract

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kabupaten Lamandau menghadapi tantangan meningkatnya pengembangan permukiman baru yang belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan pengembang terhadap standar teknis PSU serta optimalisasi proses penyerahan aset kepada Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi komprehensif bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan PSU yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan matriks SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan PSU. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala utama berupa pengawasan yang masih reaktif, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta lemahnya penegakan sanksi bagi pengembang yang tidak patuh. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan kelembagaan, penerapan jaminan keuangan, pemanfaatan sistem informasi berbasis GIS, dan optimalisasi sumber pembiayaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan proaktif dan penegakan hukum yang konsisten dalam mewujudkan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.
Co-Authors