Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge
Vern Subagya
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISIS PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN EVALUASI KINERJA DALAM PERMENDAGRI TAHUN 2025 Vern Subagya; Tahega Primananda Alfath
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika hukum pemerintahan daerah di Indonesia melalui kajian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2025, khususnya Permendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 5 Tahun 2025 tentang Evaluasi Kinerja Kepala Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi mekanisme perencanaan, pembinaan, dan evaluasi kinerja dalam kerangka regulasi terbaru serta menganalisis implikasinya terhadap akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Permendagri tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, dengan penekanan pada sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan yang terukur. Permendagri No. 5 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme sanksi administratif bagi kepala daerah yang berkinerja rendah atau tidak melaporkan kinerja sebagai instrumen penegakan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah, namun implementasinya memerlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder dan sistem monitoring yang komprehensif.
KRITIK AKADEMIK TERHADAP KHI ANTARA KODIFIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL Vern Subagya; Erma Zahro Noor
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Compilation of Islamic Law (KHI), established through Presidential Instruction No. 1 of 1991, is an effort to codify Islamic law in Indonesia, particularly in the areas of marriage, inheritance, and waqf. This article analyzes various academic critiques that have emerged against the KHI in the context of the dialectic between the need for legal codification and the social dynamics of Indonesian Muslim society. This study uses a normative-sociological approach by examining Islamic law literature, KHI documents, and various academic critiques that have developed. The results of the study show that the KHI faces several fundamental problems: its legal status is only a Presidential Instruction, its limitations in responding to contemporary social developments, and the tension between the classical fiqh approach and the need for legal reform. Critics also highlight aspects of gender justice, madhhab pluralism, and flexibility of interpretation. Nevertheless, the KHI continues to play a strategic role as a guide for religious courts and can serve as a basis for developing Islamic law that is more responsive to social dynamics
Co-Authors Erma Zahro Noor Tahega Primananda Alfath