<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dinamika hukum pemerintahan daerah di Indonesia melalui kajian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2025, khususnya Permendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 5 Tahun 2025 tentang Evaluasi Kinerja Kepala Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi mekanisme perencanaan, pembinaan, dan evaluasi kinerja dalam kerangka regulasi terbaru serta menganalisis implikasinya terhadap akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Permendagri tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, dengan penekanan pada sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan yang terukur. Permendagri No. 5 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme sanksi administratif bagi kepala daerah yang berkinerja rendah atau tidak melaporkan kinerja sebagai instrumen penegakan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah, namun implementasinya memerlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder dan sistem monitoring yang komprehensif.]]>
