<![CDATA[SIMOJJANG (Sistim Informasi Monitoring Jalan dan Jembatan Kabupaten Nganjuk) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini muncul sebagai inovasi digital untuk efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik khususnya pengelolaan jalan di Kabupaten Nganjuk. Studi ini menganalisis implementasi SIMOJJANG melalui perspektif New Public Governance (NPG) dengan menekankan pada pendekatan kolaboratif sebagai salah satu prinsip dalam NPG untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan responsif dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan melakukan kolaborasi bersama pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah diberbagai tingkatan, pihak swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat menunjukkan bahwa SIMOJJANG mencerminkan prinsip-prinsip NPG yang mengutamakan kolaborasi, kordinasi, dan kerjasama. Artikel ini membahas SIMOJJANG sebagai inovasi untuk dieksplorasi dengan kerangka teoritis NPG, melalui analisis kualitatif dan data sekunder, penelitian ini melihat dampak SIMOJJANG dalam meningkatkan transparansi dan akuntabislitas kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Namun, ada tantangan seperti pemerataan akses teknologi, resistensi terhadap perubahan administratif dan layanan publik dari konvensional ke digital, dan masalah teknis seperti gangguan sistim serta kesalahan input data yang memerlukan strategi yang adaptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIMOJJANG secara signifikan berkontribusi pada transformasi layanan publik dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan jalan oleh pemangku kepentingan. Rekomendasi meliputi perluasan kegiatan literasi digital, memperkuat infrastruktur teknologi, membangun komunikasi dan interaksi serta mendorong kolaborasi yang kebih intensif. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang inovasi pada sektor publik dan dasar perumusan kebijakan dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip NPG dapat dilaksanakan melalui inisiatif pelayanan publik berbasis teknologi informasi.]]>
