Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Constitutional Rights of State Civil Apparatus in Politics in Indonesia Ulfatussakinah, Ulfatussakinah; Sodikin , Sodikin
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 12 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i12.7363

Abstract

The guarantee of the political rights of the State Civil Apparatus (ASN) in the 1945 Constitution is further regulated in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN) and various derivative regulations. This research aims to answer a fundamental question: how are the constitutional rights of the State Civil Apparatus (ASN) regulated in Indonesian politics, and what is their neutrality concerning the potential conflict between the constitutional guarantees of political rights in the 1945 Constitution and the restrictions on political activities imposed on the State Civil Apparatus (ASN) by legislation. This study employs a descriptive-normative method, utilizing both legislative and conceptual approaches. The findings indicate that the lack of synchronization between regulations and the unclear boundaries between active and passive political activities have generated normative tensions. These tensions arise between the constitutional rights of the State Civil Apparatus (ASN) and their obligation to maintain bureaucratic neutrality. Overly broad restrictions may violate the principle of proportionality and create legal uncertainty for the State Civil Apparatus (ASN). Additionally, this situation allows for varying interpretations among different agencies, leading to inconsistencies in the application of the principle of neutrality in practice. Consequently, it may undermine the political rights of the State Civil Apparatus (ASN) as citizens.
Rasionalitas Ketiadaan Syarat Sarjana bagi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Pratama, Mochamad Fazri Rafli; Sodikin , Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14242

Abstract

Isu mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dalam upaya menilai rasionalitas dan mutu kepemimpinan nasional. Dalam konstitusi, tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas minimal pendidikan formal bagi calon pemimpin negara, termasuk kualifikasi gelar sarjana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tingkat pendidikan formal berperan dalam membentuk kemampuan berpikir rasional serta ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan strategis kenegaraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji latar belakang politik, dan yuridis yang melandasi tidak adanya ketentuan tersebut, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak adanya keharusan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berpendidikan sarjana berakar pada prinsip kesetaraan hak politik setiap warga negara. Namun demikian, rendahnya standar pendidikan calon pemimpin dapat berimplikasi pada lemahnya rasionalitas dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap ketentuan yang berlaku guna memperkuat kualitas dan rasionalitas kepemimpinan nasional di masa mendatang.