Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA
Syaputra, M. Yusrizal Adi
Universitas Medan Area
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Syaputra, M. Yusrizal Adi
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.202 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.620

Abstract

Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi  terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar. 
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Syaputra, M. Yusrizal Adi
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.768 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.608

Abstract

Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi  terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar. 
Co-Authors